Stok Melimpah Tapi Harga Beras Terus Menanjak. Ini Alasannya
Jakarta, DUTA TV – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap alasan harga beras masih naik di sejumlah daerah meski penguasaan beras oleh Perum Bulog cukup besar.
Bapanas menilai persoalannya bukan semata pada ketersediaan stok, tetapi juga pada seberapa cepat beras tersebut didistribusikan untuk mengintervensi harga di pasar.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan Bulog perlu mempercepat dan memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama ke pasar, serta memastikan bantuan pangan alokasi Juli-September tersalurkan tepat waktu.
“Karena kalau teman-teman (Bulog) kebanyakan (menyalurkan beras SPHP) di RPK kemudian di pasarnya sedikit, tentu IPH (indeks perkembangan harga)-nya akan naik.
“Oleh karena itu tolong pakai strategi agar masifkan di pasar-pasar untuk SPHP di bulan Agustus, September dan Oktober ini dan seterusnya,” kata Ketut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Selasa (18/8).
Menurut Ketut, penyaluran SPHP yang terlalu banyak melalui Rumah Pangan Kita (RPK) sementara distribusi ke pasar masih terbatas dapat membuat intervensi terhadap harga tidak optimal.
Karena itu, Bulog diminta memprioritaskan pasar sebagai lokasi penyaluran SPHP.
Selain SPHP, bantuan pangan untuk alokasi tiga bulan juga dinilai perlu disalurkan sesuai penugasan.
Ketut mengatakan kedua intervensi tersebut jika dilakukan tepat waktu semestinya dapat membantu mengendalikan IPH beras di daerah.
Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) memantau harga beras setiap hari dan berkoordinasi dengan Bulog ketika terjadi kenaikan harga.
Pemerintah akan mengganti biaya distribusi SPHP yang dikeluarkan Bulog.
Penggantian tersebut berlaku untuk berbagai moda transportasi, mulai dari kereta, kendaraan umum, feri, kontainer hingga pesawat.
“Bulog di manapun mendistribusikan beras SPHP akan diganti oleh pemerintah. Mau naik kereta, mau naik kendaraan umum, mau nyewa, mau naik feri, mau naik kontainer, mau naik pesawat pun diganti oleh pemerintah,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, Ketut mengatakan tidak ada alasan bagi Bulog untuk tidak melakukan intervensi, kecuali terdapat kendala keamanan.
Untuk kondisi tersebut, Bulog dapat berkoordinasi dengan Polri dan TNI.(cnni)
