Serikat Pekerja dan Wakil Rakyat DPRD Kalsel Sepakat Tolak Tapera
Banjarmasin, Duta TV—Wakil Rakyat di DPRD Kalimantan Selatan ikut menolak tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Penolakan itu mengemuka saat audiensi bersama Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalsel.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas menilai, kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat itu sangat membebani para pekerja.
Sepakat dengan para pekerja di Banua, Dewan akan menyampaikan hasil tuntutan dan kajian ke Pemerintah Pusat dalam waktu segera.
“DPRD juga mendukung penolakan ini sehingga kami nanti akan bersama-sama berangkat kesana dalam rangka memberikan masukan ke DPR RI sehingga kami berharap masukan ini jadi salah satu aspirasi dari Kalsel untuk mensukseskan penolakan,” ujar Suripno Sumas.
“Sangat menerima dengan baik yang disampaikan DPRD kami juga salut dan seirama dengan niat kami disambut baik dengan DPR mudahan berhasil dan secepatnya kita menyelesaikan masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi tindaklanjutnya kami jelas menolak siap ke pusat” kata Sadin Sasau, Ketua DPD KSPSI Kalsel.
Dalam audiensi ini turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel Irfan Sayuti. Selain masalah Tapera, turut disepakati penolakan terhadap Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri atau PTN di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
