Sengketa Lahan Masih Bergulir, DPRD Kalsel Dorong Proyek Gedung Dewan Tetap Jalan
Banjarbaru, Duta TV — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan menganggarkan Rp60 miliar untuk kelanjutan pembangunan gedung baru Dewan Kalsel di Banjarbaru. Sayangnya, hingga saat ini sengketa lahan masih bergulir di pengadilan.
Dalam rapat bersama Komisi III, Dewan meminta agar tidak ada lagi alasan administratif yang dapat menghambat pelaksanaan proyek di 2026, seperti persoalan lahan. Dewan berharap pembangunan gedung baru Dewan tetap dilanjutkan, menyusul lahan yang disengketakan tidak berada di bagian bangunan utama.
Selain itu, dalam rapat ini Komisi III meminta pelaksanaan proyek strategis daerah tahun 2026 tidak lagi diwarnai keterlambatan, rendahnya serapan anggaran, maupun temuan pemeriksaan.
“Membahas proyek strategis dan juga agenda di tahun 2026 dan juga tadi tentang temuan dari BPK. Yang pastinya harapannya saya untuk program yang pertama, untuk proyek-proyek strategis agar berjalan sesuai rencana, tak ada lagi silpa, serapannya maksimal, dan proyek berjalan dengan baik,” ujar Mustaqimah, Ketua Komisi III DPRD Kalsel.
Saat ini, beberapa proyek strategis di 2026 sudah memasuki tahap pemasukan penawaran administrasi sesuai jadwal lelang. Dalam rapat evaluasi ini, Dewan menekankan agar proses lelang tidak molor dan tidak menjadi pintu masuk keterlambatan proyek.
Berdasarkan catatan, selain gedung Dewan, salah satu proyek strategis yang masuk agenda 2026 adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut–Pulau Kalimantan. DPRD juga menyoroti besarnya anggaran yang akan digelontorkan, di mana pengembangan Kawasan Pulau Laut–Batulicin akan dibiayai melalui skema multiyears 2026–2028 dengan nilai mencapai Rp1,1 triliun, di luar dukungan dari APBN sekitar Rp2,8 triliun.
Sementara itu, dalam rapat ini juga dibahas proyek Tugu Nol Kilometer yang telah rampung dan siap diserahkan. Namun, Dewan mengingatkan agar fasilitas publik tersebut tidak dibiarkan tanpa pengelolaan yang jelas.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
