RUU Pesantren Disahkan, PP Muhammadiyah Percaya Kemenag

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyerahkan segala aturan yang terangkum dalam Undang-undang Pesantren kepada Pihak Kementerian Agama.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, menyebut pihaknya telah menemukan langkah win-win solution dengan semua pihak yang mengajukan perundang-undangan tersebut hingga akhirnya bisa disetujui.
Namun, semuanya bergantung pada komitmen pelaksanaan perundang-undangan, terutama oleh Menteri Agama.
“Yang penting sekarang adalah komitmen dan pelaksanaan UU yang konsisten, terutama oleh Menteri Agama,” kata Abdul Mu’ti melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/9).
Meski begitu, Abdul tak menjelaskan secara rinci pasal atau bagian mana saja yang masuk dalam win-win solution ketiga pihak ini dan membuat Muhammadiyah akhirnya menyetujui agar Undang-undang Pesantren ditetapkan.
Sebelumnnya, DPR secara resmi telah mengesahkan RUU Tentang Pesantren menjadi Undang-undang. Keputusan itu diambil melakui Rapat Paripurna ke-10 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks DPR/MPR, Jakarta.
Sebelum disahkan, Ketua Komisi VIII Ali Taher menjelaskan poin-poin strategis dalam peraturan tersebut di depan forum paripurna.
Diantaranya, Panja RUU Pesantren telah melakukan perubahan nama dari awalnya bernama RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan menjadi RUU Pesantren. Selain itu, RUU Pesantren turut mengatur dana abadi pesantren tetap menjadi bagian dari dana pendidikan.
https://www.cnnindonesia.com/nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *