Puskesmas Mandastana Keluhkan Keterbatasan SDM dan Sarpras
Barito Kuala, Duta TV — Keterbatasan dokter, alat kesehatan hingga sarana pendukung menjadi sejumlah persoalan yang masih dihadapi Puskesmas Mandastana, Kabupaten Barito Kuala.
Keluhan ini disampaikan langsung kepada Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan saat melakukan monitoring pelayanan kesehatan di Puskesmas Mandastana.
Dalam kunjungan ini, Kepala Puskesmas Mandastana dr. Rusdiani meminta dukungan untuk memperkuat sumber daya manusia, khususnya tenaga dokter, sekaligus pemenuhan alat kesehatan dan sarana prasarana. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat puskesmas menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang langsung melayani masyarakat.
“Pertama kami minta mediasi dan fasilitasi untuk SDM, terutama dokter, kemudian alat-alat alkes atau sarprasnya, kemudian yang lainnya untuk tata graha kemaslahatan Puskesmas Mandastana,” ujarnya.
Di sisi lain, Puskesmas Mandastana juga tengah menghadapi kebutuhan obat-obatan yang tidak seluruhnya terakomodasi dalam Formularium Nasional atau Fornas. Ketua Komisi IV Jihan Hanifha mengatakan, persoalan ini tidak hanya ditemukan di Mandastana, tetapi menjadi kendala yang ditemui di sejumlah puskesmas.
“Hari ini kami melaksanakan kegiatan monitoring di Puskesmas Mandastana, mengingat itu adalah bagian dari kewenangan kami di provinsi, salah satunya monitoring. Kemudian mengecek kondisi bantuan keuangan. Kemudian terkait masalah ISPA juga tadi ada dan tadi juga banyak diskusi panjang dengan kepala pustu. Ternyata problematik di hampir semua puskesmas sama, yaitu ada keterbatasan antara obat yang termasuk dalam Fornas, namun ternyata kebutuhannya di luar Fornas itu banyak ditemui di puskesmas-puskesmas, termasuk juga Puskesmas Mandastana ini. Kami dari provinsi di Komisi IV ingin membantu mengupayakan karena itu sifatnya review berkala. Maka kami akan menyampaikan nanti sesuai data Kabupaten Batola, apa saja kebutuhan obat-obatan yang tidak ter-cover itu akan kami sampaikan langsung ke Kemenkes,” ucap Jihan.
Komisi IV memastikan akan memperjuangkan kebutuhan ini, baik itu di anggaran Pemerintah Provinsi maupun anggaran pusat melalui Dana Alokasi Khusus atau DAK. Sehingga, penguatan fasilitas, tenaga kesehatan, dan ketersediaan obat dapat mendukung pelayanan kesehatan masyarakat di Barito Kuala.
Reporter: Tim Liputan
