Proyek Jembatan Selat Pulau Laut Mangkrak, DPRD Kotabaru Minta Dukungan Komisi III
Banjarmasin, DUTA TV — DPRD Kabupaten Kotabaru, meminta kelanjutan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut di Kotabaru, ke Komisi III DPRD Kalsel. Pasalnya pembangunan jembatan yang sudah lama mangkrak itu, terlanjur menyedot dana pemkab mencapai 250 miliar rupiah.
Permintaan diinisiasi Komisi II DPRD Kotabaru ini, menginginkan agar Komisi III ikut memperjuangkan kelanjutannya, baik di APBD Provinsi maupun APBN. Pasalnya saat perencanaan awal, pembangunan jembatan yang digadang-gadang terpanjang kedua setelah jembatan suramadu ini, dibangun dengan dana sharing antara Pemkab, Pemprov dan pusat.
“Sampai saat ini kan pembangunan jembatan itu belum masuk ke program strategi nasional, jadi kita usahakan nanti program itu bisa masuk dalam strategi nasional, karena itu wilayahnya wewenang pemerintah pusat,” ujar Awaludin, Ketua Komisi II DPRD Kotabaru
“Kenapa kami bahas tentang jembatan, karena kami Komisi II membahas tentang keuangan, kami melihat keuangan daerah kami masuk ke jembatan itu sudah banyak, makanya kami coba membicarakan kelanjutannya memang sebenarnya ini wewenang Komisi III cuman karena keuangan kami banyak yang masuk kami tanya bagaimana dari Komisi III sini melanjutkan ke PUPR, kalau di kami itu sudah sekitar 250 miliar,” kata Jerry Lumenta, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kotabaru.
Menanggapi hal itu, Komisi III DPRD Kalsel mengajak DPRD Kotabaru untuk bersama-sama bertandang ke pusat. Karena keberadaan Jembatan Selat Pulau Laut yang mulai dibangun sejak 2015 lalu itu, bakal menjadi akses utama warga yang selama ini harus menyeberang melewati jalur laut dengan kapal fery.
“Permasalahan jembatan Kotabaru sama Tanbu pertama DPRD sana lebih perhatian dan proaktif, kami DPRD, Gubernur, bersama-sama ke PUPR, masalah jembatan, jalan, dan perhubungan yang ada di komisi mereka,” kata H. M. Rosehan NB, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel.
Selain meminta kelanjutan pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut, kedatangan Komisi II DPRD Kotabaru ke Komisi III DPRD Kalsel, juga membahas terkait over dimension over loading atau ODOL. dimana di Kotabaru, juga cukup banyak ditemui kendaraan yang melebihi kapasitas angkut dan merugikan masyarakat.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
