Perjalanan Dinas PNS Dihentikan, Uangnya Buat Corona
DUTA TV – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menghentikan biaya perjalanan dinas di Kementerian/Lembaga. Hal ini dilakukan agar anggaran tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah virus corona.
Sri Mulyani merinci, total belanja kementerian dan lembaga (K/L) naik 17,8{5b1a8e93fac51023fbcea5a31a1f1c34877e15d45a6e19a88118d1d7c5787696}, belanja pegawai tumbuh 4,6{5b1a8e93fac51023fbcea5a31a1f1c34877e15d45a6e19a88118d1d7c5787696}. Kemudian bantuan sosial PBI yang sudah dibayarkan sampai Maret mencapai Rp 31,9 triliun.
“Belanja barang signifikan karena Covid. Teman-teman lihat perjalanan dinas dalam dan luar negeri drop,” tuturnya.
Biaya perjalanan dinas turun sebesar 7,5{5b1a8e93fac51023fbcea5a31a1f1c34877e15d45a6e19a88118d1d7c5787696} dan bisa digunakan untuk penanganan virus corona.
Selain itu, ada juga beberapa K/L yang mengalami peningkatan belanja, di antaranya Kementerian Pertahanan untuk operasi militer, intelijen, pendidikan, dan pelatihan. Kemudian ada Kementerian PUPR untuk membangun dan merehabilitasi pasar, sarana prasarana pendidikan, dan jembatan.
Ketiga, ada Polri untuk penanganan tindak pidana umum, terorisme, narkoba, ekonomi khusus, dan korupsi. Serta pembinaan potensi keamanan. Terakhir, Kementerian Perhubungan untuk layanan lalu lintas dan angkutan laut.
Ia menambahkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kesehatan masyarakat di tengah pandemi virus corona.
“Prioritas pertama APBN adalah kesehatan, social safety net, dan lalu kegiatan industri karena kita sekarang melewati masa yang menantang,” kata Sri Mulyani dalam video conference, Rabu (18/3).
Insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 hingga 25 juga diberikan di sektor kesehatan. Harapannya, produksi alat kesehatan bisa meningkat.
Pihaknya dengan Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) intensif membahas dampak virus corona. BI akan memberikan stimulus moneter serta melakukan triple intervention, penurunan GWM valas dan rupiah serta menurunkan underlying transaksi investor asing.(ern/dtk)
