MBG Disalurkan 5 Hari Sekolah, Kecuali Daerah 3T
Jakarta, DUTA TV – Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) Virtual Bersama Presiden pada Sabtu, 28 Maret 2026 mengumumkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah disalurkan lima hari dalam seminggu.
Keputusan ini terutama untuk sekolah yang masuk lima hari dalam seminggu. Bagaimana dengan yang lain?
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, ada pengecualian untuk daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi.
Ia mengatakan di daerah tersebut MBG tetap disalurkan pada hari Sabtu.
“Pemberian MBG di hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” jelasnya, dikutip dari laman resmi BGN, Minggu (29/3/2026).
Sebelumnya, Dadan menjelaskan jika sekolah masuk selama lima hari maka MBG akan diberikan sebanyak itu.
Ia melihat mayoritas sekolah masuk lima hari dalam sepekan.
“Jika sekolah lima hari, maka mereka akan mendapatkan MBG lima hari, sementara jika ada sekolah yang enam hari, maka MBG diberikan enam hari. Berdasarkan data yang ada, mayoritas lama sekolah lima hari,” imbuhnya.
BGN terus melakukan pendataan yang akurat untuk daerah-daerah yang lebih membutuhkan MBG.
Termasuk data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, Kementerian Kesehatan RI, untuk melihat wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah timur Indonesia.
BGN juga akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan setempat untuk memastikan MBG bisa tepat sasaran.
Pendataan mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah.
“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” ujar Dadan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyebut BGN telah menyiapkan opsi untuk efisiensi program MBG.
Rencana efisiensi dilakukan dengan mengurangi jumlah penyaluran, dari enam kali seminggu menjadi lima kali seminggu.
Jika rencana itu terlaksana, kata Purbaya, maka negara bisa hemat sekitar Rp 40 triliun per tahun. Angka itu baru berdasarkan hitungan kasar dari BGN.(dtk)
