Kritik DPR soal Kesenjangan Kuota Kemendikbud
Jakarta, DUTA TV –– Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional Zainuddin Maliki meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyalurkan subsidi kuota secara merata di seluruh Indonesia.
Ini diungkap merespons kesenjangan penyaluran subsidi kuota antara Pulau Jawa dan bagian Indonesia lainnya. Sebanyak 61 persen peserta didik yang menerima kuota berada di enam provinsi di Jawa.
“Pastikan diterima memang oleh yang berhak. Yang berhak itu ya tidak hanya di Jawa, tapi di luar Jawa. Seluruh Indonesia harus diberikan secara proporsional,” katanya, Rabu (30/6).
Zainuddin menilai peran pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan wajib dipastikan tidak hanya di Jawa, namun di seluruh 34 provinsi. Apalagi, katanya, realita di luar pulau Jawa seringkali lebih sulit.
“Perlu dipertimbangkan betapa sulitnya di luar Jawa. Di Jawa itu listrik jarang padam. Tapi kalau keluar Jawa, itu kena pemadaman bisa berapa kali seminggu,” ungkapnya.
Perhatian lebih, katanya, juga perlu diberikan ke daerah yang berada di pelosok atau tergolong daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dalam hal ini, mereka tidak dapat menikmati subsidi kuota karena tak punya jaringan listrik.
Zainuddin berharap Kemendikbud memetakan kondisi di daerah tanpa jaringan listrik atau dengan mayoritas siswa tanpa fasilitas gawai. Pasalnya, sebagian besar sekolah di daerah tersebut tidak bisa menerapkan pembelajaran daring, sehingga tak memerlukan kuota.
Mengutip vervalponsel.data.kemdikbud.go.id, sebanyak 61 persen atau 16.424.143 dari 26.623.776 penerima kuota merupakan peserta didik yang berada di pulau Jawa.
Jumlah peserta didik yang menerima kuota pada provinsi di Jawa lebih dari 1 juta orang, kecuali di Yogyakarta. Sumatera Utara juga mendapati lebih dari sejuta peserta didik penerima kuota gratis.
Sedangkan di 28 provinsi lain, subsidi kuota diterima tak lebih dari sejuta peserta didik. Di Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Kalimantan Utara jumlahnya bahkan tak mencapai 100 ribu orang.(cnn)
