KPU dan Bawaslu Banjar ’Lega’ Dana Dinaikkan Rp 25 Miliar

DUTA TV MARTAPURA – Pemkab Banjar akhirya menyetujui revisi alokasi naskah pernjanjian hibah pemerintah daerah untuk penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu Banjar serta anggaran pengamanan pelaksanaan Pilkada.

Setelah sempat dipanggil mengikuti rapat koordinasi di kementerian dalam negeri beberapa waktu lalu, bersama 60 kabupaten/kota, pemkab Banjar melakukan verifikasi anggaran.

Dari keterangan alokasi dana yang ditambahkan mencapai Rp25 miliar, yakni untuk KPUD banjar dari Rp25 miliar menjadi Rp40 miliar lebih, dan Bawaslu Banjar dari Rp6,1 miliar menjadi Rp16,2 miliar.

“Dana 6,1 miliar hanya cukup untuk honor, sehingga dengan revisi yang baru kita bisa segera bertugas” ungkap Fajri Tamdjidillah ketua Bawaslu Banjar.

“Dana terbesar untuk honor lebih dari Rp20 miliar” ujar Muhaimin ketua KPUD Banjar.

Kabupaten Banjar Rasionalisasi APBD 2020

Sementara itu besarnya anggaran dana pemilu yang diajukan membuat bupati Banjar beserta jajarannya berpikir keras mencari sumber alokasi dana, pemkab Banjar pun menyiapkan opsi dana, yakni dari dana tanggap darurat, rasionalisasi APBD anggaran berjalan tahun 2020, serta rasionalisasi APBD perubahan 2020.

“Kalau dana tanggap darurat tidak cukup, maka kita ambil langkah rasionalisasi APBD tahun berjalan dan selanjutnya”, terang Mokhammad Hilman sekda Banjar.

Diketahui kabupaten Banjar menjadi daerah terakhir yang melakukan penandatanganan Naskah Pernjanjian Hibah Daerah atau NPHD, lambannya proses penandatanganan  bahkan terjadi karena belum adanya kesepatakan terkait besaran anggaran yang diajukan.

Reporter : Tarida Sitompul