Komisi III Soroti Mangkraknya Operasional Tugu Nol Kilometer
Banjarmasin, Duta TV — Lambannya operasional Tugu Nol Kilometer Banjarmasin menuai sorotan DPRD Kalimantan Selatan.
Dalam rapat gabungan bersama sejumlah SKPD, Komisi III mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi dalam mempercepat pemanfaatan fasilitas publik yang pembangunannya telah selesai tersebut.
Wakil Ketua Komisi III Achmad Maulana menegaskan, persoalan utama saat ini bukan lagi pembangunan fisik, melainkan tarik ulur pengelolaan. Ia berharap kondisi ini tidak menghambat pemanfaatan aset daerah.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menunggu hanya karena pemerintah belum menuntaskan skema pengelolaan kawasan. Selain pengoperasian Tugu Nol Kilometer, Komisi III juga mendesak pemanfaatan Mesjid Raya di kawasan perkantoran Banjarbaru yang saat ini juga sudah siap digunakan masyarakat.
H. Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, bahas kesiapan dua bangunan untuk digunakan.
“Karena ini kita mencari solusi bahwa ada terang-benderang tentang dua bangunan tersebut dan kapan itu digunakan,” ujarnya.
Ia menyebut dua bangunan telah siap dan tinggal menunggu pengelolaan.
“Nah terus dari penjelasan tadi, dari diskusi yang ada memang bahwa pada prinsipnya dua bangunan ini sudah siap digunakan baik Titik Nol maupun masjid itu sendiri. Tinggal masalah launching-nya kalau istilah kegiatan itu. Tapi beberapa hal memang yang menjadi pertimbangan lain adalah tentang pengelolaan,” tambahnya.
M. Yasin Toyib, Kadis PUPR Kalsel, sebut pembangunan fasilitas telah selesai dikerjakan.
“Sebenarnya dari PU sudah secara pekerjaan sudah selesai. Memang yang jadi problem itu masalah pengelolaannya karena takutnya kalau dibuka tanpa persiapan yang matang malah barang-barang yang ada malah rusak karena kan itu kita ada lift yang naik ke atas,” ujarnya.
Ia menjelaskan proses serah terima operasional masih berlangsung bertahap.
“Kalau tidak siap, tidak ada yang menjaga seperti apa, mengatur sirkulasinya seperti apa. Jadi untuk sementara ini kan pekerjaan sudah selesai, terus kita serahkan ke bagian umum. Serah terima operasional karena masih ada pemeliharaan satu tahun di PU untuk bangunannya. Jadi serah terima operasional dulu ke teman-teman di umum. Nanti habis setahun, tahun 2027 baru full nanti diserahkan ke teman-teman umum sudah full semuanya itu,” tambahnya.
Saat ini, pemerintah provinsi masih membahas apakah pengelolaan akan diserahkan kepada BUMD, dalam hal ini PT Bangun Banua, atau pihak ketiga melalui mekanisme lelang.
Selain pengelolaan kawasan, pembahasan juga mencakup pengaturan parkir hingga potensi pendapatan daerah dari operasional kawasan Tugu Nol Kilometer.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
