Ekonomi

Komisi II Cecar Pertamina Masih Langka & Mahalnya Tabung Melon

DUTA TV BANJARMASIN – Anggota DPRD kota Banjarmasin Bambang Yanto Permono, mencecar persoalan kelangkaan dan mahalnya LPG ditingkat eceran yang tak pernah ada solusi, alur distribusi yamg menyalahi aturan jadi pangkal persoalan sehingga mahalnya harga jual ditingkat eceran, dan hal ini perlu tindakan tegas dari pertamina selaku penyuplai tabung melon ke tingkat agen dan pangkalan.

Persoalan lain adalah ketersediaan pasokan atau kuota lpg yang tersedia masih terjadi kekurangan, selama setahun sedianya keperluan di kota banjatmasin diperlukan sebanyak 4,4 juta tabung bagi warga miskin dan pengusaha kecil, namun yang tersedia hanya sekitat 3,5 juta tabung, sehingga atau kurang 800.000 tabung.

Ketua komisi II DPRD kota Banjarmasin, Faisal Hariyadi mengatakan, pengawasan ketat mutlak dilakukan, jika dari data sudah terjadi kekurangan penyelewengan ditingkat eceran lah yang harus diperketat.

“Dari hasil temuan Reses masih ada LPG yang mahal dari 35.000 hingga 40.000”, tutur Faisal Hariyadi ketua komisi II DPRD kota Banjarmasin.

Faisal Hariyadi ketua komisi II DPRD kota Banjarmasin

“Sekarang sedang krisis melon, ini persoalan sudah lama terjadi dan kita pengen langkah konkrit dalam distribusi, pertamina sudah tahu kalau ada penyimpangan, namun tak ada tindakan tegas, masyarakat membeli juga tidak ada kontrol, kita ingin tegas membina pangkalan, kalo ditemukan dilapangan langsung ditindak, kalau dibiarkan terus tidak bisa kelar”, ucap Bambang Yanto Permono anggota komisi II DPRD kota Banjarmasin.

Bambang Yanto Permono anggota komisi II DPRD kota Banjarmasin

Rapat bersama bahian perekonomian Pemko ini membuahkan kesepakatan, selain pengawasan dalam waktu dekat akan dibentuk perwal, serta mekanisme alur distribusi bagi warga yang berhak apakah dengan kartu jaminan sosial, atau penerbitan kartu baru warga yang termasuk dalam basis data terpadu.

Rencana paling lambat direalisasikan pada 2020 mendatang, sementara solusi penambahan kuota menjadi wewenang Pertamina pusat melalui usulan DPRD provinsi, dan solusi terdekat pemerintah harus akomodir 41.000 warga miskin serta 1.200 UMKM dapat mempergunakan LPG 3 kg dengan harga sesuai dan lancar.

 

Reporter : Fadli Rizki


Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *