Kejari Tanbu Lakukan Penyelidikan Terhadap Kasus Pengadaan Kursi Dan Dana HUT Tanbu Ke-16

Tanah Bumbu, Duta TV – Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanah Bumbu provinsi Kalimantan Selatan mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus besar yang berpotensi merugikan negara.

Adapun salah satu kasus yang saat ini dalam penyelidikan pihak kejaksaan Negeri Tanah Bumbu yakni terkait pengadaan kursi tunggu dan kursi rapat di sejumlah sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup pemerintah kabupaten Tanah Bumbu, yang bersumber dari dana APBD 2019 lalu.

M Hamdan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, Senin 15/2/21 mengatakan terkait pengadaan kursi ini, memang ada dugaan pagu anggaran yang cukup besar dibagi menjadi beberapa proyek dan dirubah menjadi sistem proyek penunjukan langsung (PL).

Lihat Juga :  DPRD Tanbu Gelar Paripurna Tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Pembentukan & Susunan Perangkat Daerah

“Jadi dugaannya anggaran APBD lumayan besar yang harusnya melalui proyek lelang, akan tetapi dibagi-bagi menjadi proyek Penunjukan langsung pengadaan kursi tunggu dan kursi rapat pada tahun 2019,” kata M Hamdan di ruang kerjanya, didampingi Kasi Intelijen Andi Akbar Subari dan Kasi Pidsus, Wendra Setiawan.

Saat ini, jajaran Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu terus melakukan penyelidikan apakah ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negaranya terhadap dugaan kasus pengadaan kursi tunggu dan rapat pada tahun 2019 lalu.

Lihat Juga :  Ketua DPD PSI Tanbu Hadiri Peringatan Isra Mi'raj dan Haul Guru Sekumpul

Untuk diketahui sampai dengan saat ini, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 40 aparatur dan perangkat desa,10 kecamatan, 5 kelurahan dan 14 puskesmas di ada di Tanah Bumbu.

“Kami masih dalami dan selidiki, ada sejumlah desa yang menolak karena tidak ada dianggaran desa, namun tiba-tiba ada. Jadi ada pihak yang menerima dan ada pula yang terang-terangan menolak karena tidak dianggarkan ditempat mereka,” ungkap Hamdan.

Lihat Juga :  Tanah Bumbu Gelar Vaksinasi Covid-19 Tahap ke-2

Dari dugaan pengadaan tersebut, ada sebanyak 4 penyedia yang dimintai keterangan.

“Saat ini kita masih dalam tahap pendalaman dan penyelidikan, diperkiraan minggu depan akan masuk ke tahap penyidikan,” jelasnya.

Selain dugaan monopoli proyek di pengadaan kursi tunggu dan rapat ini, Kejari Tanbu juga melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan anggaran HUT kabupaten Tanah Bumbu ke-16 tahun 2019, yang mana juga akan masuk ketahap penyidikan.(Wn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *