Incar Maktab Terdekat, Kemenag Percepat Penetapan BPIH 2024
Jakarta, DUTA TV — Kementerian Agama akan mempercepat penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2024 menyusul langkah Arab Saudi mengubah kebijakan penentuan lokasi di Arafah dan Mina (Masyair) bagi suatu negara.
Negara yang lunas terlebih dahulu akan mendapatkan prioritas tempat strategis. Hal ini berdampak pada mekanisme pelunasan biaya haji jemaah Indonesia tahun depan.
“Salah satu tantangan kita ke depan adalah bagaimana kita mempersiapkan haji itu menjadi lebih baik daripada yang saat ini, bagaimana mengakselerasi semua proses-proses setelah puncak haji,” kata Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Agama (Kemenag) Faisal Ali di Makkah, Selasa (4/7).
Dia mengatakan siklus setelah pelaksanaan haji 2023 adalah penyampaian laporan keuangan ke Komisi VIII DPR dan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah itu proses pembahasan BPIH 2024 dimulai.
Dia mengatakan akselerasi yang dimaksud adalah penyusunan laporan keuangan haji 2023 dari saat ini 60 hari akan diperpendek menjadi 30 hari.
“Laporan keuangan kalau menurut aturan itu 60 hari, nah kita akan akselerasi mungkin enggak kalau 30 hari, kemudian kita akan sampaikan ke DPR,” kata dia.
Dia mengatakan Kemenag akan mengupayakan percepatan sehingga jika DPR menyetujui, maka pembahasan BPIH tahun 2024 bisa lebih cepat. Dampaknya proses persiapan pelaksanaan haji seperti pengadaan akomodasi, katering, hingga transportasi lebih cepat.
Dia mengatakan pemerintah Arab Saudi meminta semua dokumen kontrak dari semua negara termasuk Indonesia pada 15 Februari 2024.(mer)
