Hadi Tjahjanto : Tala Jadi Pilot Project Penyelesaian Lahan Eks Transmigrasi
Tanah Laut, DUTA TV — Puncak peringatan hari jadi ke-57 Kabupaten Tanah Laut dihadiri oleh Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) marsekal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto , Senin kemarin (05/12/2022).
Peringatan hari jadi Tanah Laut juga dihadiri Wagub Kalsel Muhidin, anggota DPR RI asal Kalsel, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Aida Muslimah dan kakanwIL ATR/BPN Kalsel Alen Saputra.
Meskipun dalam suasana hujan tak menyurutkan ribuan warga Tanah Laut dalam puncak hari jadi Tanah Laut kali ini, sekaligus penyerahan sertifikat PTSL, yang diberikan langsung oleh menteri ATR/BPN Hadi Cahyanto didampingi Bupati Tanah Laut Sukamta.
Sebanyak sepuluh ribu bidang sertipikat PTSL dan 200 bidang tanah eks transmigrasi diserahkan kepada warga transmigran, yang dikerjakan melalui program Kijang Mas Tala.
Dalam sambutannya Hadi Cahyanto menyampaikan jika pada tahun 2022 sebanyak 10.000 sertifikat PTSL sudah tuntas diterbitkan oleh kantah ATR/BPN Tanah Laut, dan tahun 2023 ditergetkan sebanyak 15.000 sertifikat PTSL. ATR/BPN Tanah Laut juga bekerjasama dengan Pemkab Tala dan Pengadilan Negeri Pelaihari, untuk berinovasi kolaborasi layanan penunjang penyelesaian masalah bidang tanah eks Transmigran Kijang Mas, yang didukung oleh aplikasi integrited services network .
“Saat ini target mencapai 73 %, Kabupaten Tanah Laut cukup lengkap, terobosan yang saya maksud adalah masalah tanah eks transmigrasi sebelumnya terjadi masalah kemudian dicari jalan keluarnya, tanah dan sertifikat, pemilik sudah tidak ada. Kemudian diselesaikan secara kolaborasi antara BPN, lembaga peradilan dan Pemda, kita selesaikan secara perdata, nantinya kita akan mencontoh diselesaikan se-Indonesia targetnya 600.000 hektar,” ujar Marsekal TNI (Purn) Hadi Cahyanto, Menteri ATR/BPN RI.
Hadi Cahyanto menambahkan jika Tanah Laut merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi percontohan atau pilot project penyelesaian masalah lahan eks transmigrasi. Karena nantinya akan menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia, untuk menyelesaikan polemik lahan eks transmigrasi, dengan target sebanyak 600.000 hektar.
Reporter : Suhardadi
