Gubernur Ingatkan Stunting Prioritas Bersama
Banjarmasin, DUTA TV — Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, ST, MT mewakili Gubernur Kalsel membuka secara resmi Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI), Senin (21/3)
Turut hadir dalam sosialisasi itu Inspektur Utama BKKBN Ari Dwikora Tono, Ak, M. Ec. Dev yang menjadi keynote speaker dan juga hadir bupati/walikota se- Kalsel atau yang mewakilinya.
Gubernur Kalsel melalui sambutan tertulisnya menyampaikan, permasalahan stunting merupakan permasalahan serius yang dialami balita di Indonesia bahkan dunia.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita.
Meski prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, namun mengingat target nasional sebesar 14 persen di tahun 2024, maka penanganan stunting ini harus menjadi prioritas bersama.
“Ini tidak bisa dipandang sebelah mata, kita tidak boleh mengendurkan upaya pencegahan dan penanganan stunting,” sampainya.
Kemudian, berdasarkan data hasil Studi Status Gizi Indonesia atau SSGI, angka stunting Kalsel tahun 2021 masih berada di atas rata – rata nasional dan menempati urutan ke 6 tertinggi di indonesia dengan angka 30 poin.
Mengingat pentingnya penanganan stunting di Kalsel, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diharapkan Paman Birin harus bergerak segera. Rencana aksi harus difokuskan pada kantung-kantung stunting yang ada di kabupaten dan kota di Kalsel.
“Ada 5 kabupaten dengan angka stunting lebih tinggi dari rata – rata provinsi, yaitu Kab Tanah Laut, Balangan, Barito Kuala, Tapin, dan Kab Banjar,” tambahnya.
Sementara Ari Dwikora Tono dalam paparannya menyampaikan, BKKBN diberi amanah oleh Presiden Joko Widodo sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72/2021.
Melalui sosialisasi RAN PASTI ini, dapat memberikan penjelasan secara komprehensif kepada para pemangku kepentingan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa.
“Jumlah penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh generasi muda yang baru berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Tahun 2025 hingga 2035 adalah puncaknya bonus demografi sehingga kita tidak boleh lengah akan potensi lahirnya bayi-bayi stunting. Stunting bisa dicegah asalkan kita semua berkonvergensi untuk mengatasi persoalan itu,” ungkapnya.
Dalam sosialisasi ini, Ari Dwikora Tono, menguraikan penjelasan mengenai mekanisme tata kerja percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, kabupaten dan kota serta desa.(pr)
