Grand Design Pembangunan Kependudukan Perlu Komitmen Lintas Sektor

DUTA TV BANJARMASIN – Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalimantan Selatan berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota dapat melengkapi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

GDPK wajib memenuhi lima aspek,  yakni  sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas penduduk,  peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, dan  penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, serta penataan administrasi kependudukan.

Hal tersebut disampaikan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan, Ramlan di kegiatan fasilitasi teknis penyusunan GDPK yang diikuti Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan pejabat lintas sektoral kabupaten/kota se Kalimantan Selatan, Senin (28/10) petang.

“Kami berkepentingan sekali untuk menyusun grand design ini, terutama soal data jumlah penduduk. Jumlah peserta KB berapa, jumlah remaja usia sekolah. Terkait data base kependudukan,”terang Ramlan.

Sementara Gubernur Kalimantan Selatan yang diwakili Asisten I, Siswansyah mengatakan, GDPK merupakan arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 tahunan pembangunan kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan 2020-2035.

“Berbasis kependudukan erat kaitannya dengan data kependudukan. Secara tekhnis diperlukan perencanaan desain ini untuk jangka 2020 – 2035. Terlibat ahli kependudukan, koalisi kependudukan, dinas teknis terkait, Dinas Tenaga Kerja, Dukcapil dan Bappeda sebagai perencana,”urai Siswansyah.

Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  dan rencana strategis (Renstra) BKKBN 2015-2019. Untuk menyusun GDPK diperlukan komitmen kerja sama intens dan kesepakatan lintas sektor.

Reporter : Maisuri