DPRD Kalsel Minta Kesiapan Infrastruktur Sebelum Zero ODOL
Banjarmasin, Duta TV — Anggota DPRD Kalimantan Selatan yang juga pelaku usaha, Haji Jahrian, menegaskan penanganan kendaraan over dimension over load atau ODOL penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas dan menjaga ketahanan infrastruktur jalan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Formulasi Kebijakan dan Inovasi Teknologi dalam Akselerasi Transformasi Logistik Zero ODOL Kalsel 2027 yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat.
Dalam forum yang juga menghadirkan unsur akademisi, kepolisian, dan pemerintah pusat ini, Haji Jahrian menyambut baik rencana penerapan Zero ODOL. Namun menurutnya, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan kesiapan infrastruktur jalan serta dampak kebijakan tersebut terhadap sektor logistik dan perekonomian daerah.
Anggota dewan dari Fraksi NasDem ini menjelaskan, penerapan Zero ODOL berpotensi menambah jumlah armada angkutan barang karena kapasitas muatan kendaraan harus disesuaikan dengan aturan. Kondisi ini dinilai dapat meningkatkan biaya operasional dan ongkos angkut yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang di masyarakat.
“Hari ini saya juga mewakili Ketua, Pak Haji Supian HK, telah menyampaikan salam kepada kita, bahwa titip salam kepada seluruh pengurus Direktur Unlam yang berada di Unlam. Dan beliau juga menyampaikan kepada saya, saya bertindak hari ini ada dua. Satu sebagai anggota DPR, yang kedua selaku pengusaha,” ujar Jahrian.
“Tanggapan saya hari ini sangat bagus dengan adanya rencana Zero Over Dimension, Zero ODOL, yang rencana dihilangkan. Namun kita juga harus melihat efek samping daripada semuanya Zero ODOL tersebut. Satu, tatanan ekonomi, yang kedua terhadap logistik, yang ketiga terhadap manufaktur yang lainnya. Nah, karena ini menyangkut semuanya krusial, dari stakeholder dari bawah sampai atas, yaitu dari perhubungan, anggaran negara. Nah, kita Zero ODOL kan, over dimension, Zero ODOL kan di Kalimantan Selatan, kita harus memperhatikan infrastruktur terlebih dahulu.
Satu, sudah siapkah infrastruktur kita? Yang kedua, layakkah untuk melalui lagi dengan penambahan armada? Karena Zero ODOL adalah salah satu penambahan armada. Karena kalau tidak armada penambahan, logistik kita akan berkurang. Logistik kita sulit akan diangkut. Nah, dengan adanya Zero ODOL tersebut sedikit membuat efek samping peningkatan masalah harga upah angkut. Namun kita juga mengharapkan dengan peningkatannya ada upah angkut, harus ada namanya subsidi. Yang subsidi, subsidi barang, subsidi peralatan, bahkan juga saya menyampaikan di sini harusnya subsidi pajak,” lanjutnya.
Seminar nasional ini turut menghadirkan Dirlantas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol. M. Fahri Siregar, Guru Besar Fakultas Hukum ULM Profesor Hadin Muhjad, serta Asisten Deputi Konektivitas Darat dan Perkeretaapian Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Forum ini menjadi wadah diskusi mengenai inovasi teknologi transportasi, kebijakan perhubungan, dan kesiapan daerah dalam mewujudkan target Zero ODOL Kalimantan Selatan tahun 2027.
Reporter: Tim Liputan
