DPRD Banjarmasin Kritisi Efektivitas PPKM

Banjarmasin, DUTA TV — Kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Pemko Banjarmasin dinilai tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum.

Selama beberapa jilid kebijakan PPKM diterapkan, operasional tempat keramaian terkesan longgar, termasuk kampanye penegakkan protokol kesehatan yang minim dilakukan khususnya oleh aparat Satpol PP.

Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, pemberlakuan kebijakan seharusnya selaras dengan anggaran yang digelontorkan. Matnor khawatir longgarnya penegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat malah membuat lengah warga.

Lihat Juga :  Penumpang Feri Penyeberangan Banjar Raya - Sakakajang Dijaga Ketat

“Aparat penegak sebagai eksekutor harus terlihat, kendati refokusing sudah kesekian kalinya, di tahun 2021 ini yang pertama. DPRD setor 250 juta, mungkin SKPD lain juga ada. Nah anggaran itu harus selaras dengan gerakan penertiban. Sekarang masing banya yang keluar dari ketentuan. Pol PP harus razia keliling, jika jam 9 malam harus tutup harus ditegakkan, sampai ketingkat paling bawah,”ujarnya.

Lihat Juga :  Banyak Desakan Lockdown, Jokowi Pilih PPKM

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,Machli Riyadi mengaku PPKM saat memiliki sistem yang paling baik meski lemah dari segi pengawasan.

“Kebijakan Mendagri sebuah strategi penanganan pandemi. Pilihan tepat, paling bagus. Berbagai strategi sudah diterapkan, PPKM adalah kuncinya. Memang dalam penerapannya ada kelamahan dalam pelaksanaa dari sisi kontroling. Kalau sistem kerja yang diatur, instruksi sudah bagus sekali,”
ujarnya.

Lihat Juga :  Sudah 9 Negara Yang Lockdown RI

PPKM merupakan turunan kebijakan pemerintah Pusat untuk penanganan COVID -19. Terbaru,  PPKM bahkan diarahkan berskala mikro  atau tingkat pembatasan terbawah di lapisan masyarakat.

 

Reporter : Fadli Rizki – Nina Megasari

Follow Me:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *