DPRD Banjarmasin Kritisi Efektivitas PPKM
Banjarmasin, DUTA TV — Kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Pemko Banjarmasin dinilai tidak efektif karena lemahnya penegakan hukum.
Selama beberapa jilid kebijakan PPKM diterapkan, operasional tempat keramaian terkesan longgar, termasuk kampanye penegakkan protokol kesehatan yang minim dilakukan khususnya oleh aparat Satpol PP.
Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, pemberlakuan kebijakan seharusnya selaras dengan anggaran yang digelontorkan. Matnor khawatir longgarnya penegakkan protokol kesehatan di tengah masyarakat malah membuat lengah warga.
“Aparat penegak sebagai eksekutor harus terlihat, kendati refokusing sudah kesekian kalinya, di tahun 2021 ini yang pertama. DPRD setor 250 juta, mungkin SKPD lain juga ada. Nah anggaran itu harus selaras dengan gerakan penertiban. Sekarang masing banya yang keluar dari ketentuan. Pol PP harus razia keliling, jika jam 9 malam harus tutup harus ditegakkan, sampai ketingkat paling bawah,”ujarnya.
Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin,Machli Riyadi mengaku PPKM saat memiliki sistem yang paling baik meski lemah dari segi pengawasan.
“Kebijakan Mendagri sebuah strategi penanganan pandemi. Pilihan tepat, paling bagus. Berbagai strategi sudah diterapkan, PPKM adalah kuncinya. Memang dalam penerapannya ada kelamahan dalam pelaksanaa dari sisi kontroling. Kalau sistem kerja yang diatur, instruksi sudah bagus sekali,”
ujarnya.
PPKM merupakan turunan kebijakan pemerintah Pusat untuk penanganan COVID -19. Terbaru, PPKM bahkan diarahkan berskala mikro atau tingkat pembatasan terbawah di lapisan masyarakat.
Reporter : Fadli Rizki – Nina Megasari
