Demokrat Kalimantan Selatan Tolak KLB Ketum Moeldoko

BANJARMASIN, DUTA TV Puluhan kader dan pengurus DPD partai Demokrat Kalimantan Selatan (Kalsel) serta DPC se-13 kabupaten/kota, menyambangi kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel, Jumat pagi (12/03/21).

Kedatangan mereka menyampaikan aspirasi dan sikap terkait polemik kepemimpinan organisasinya, yang baru-baru tadi menggelar kongres tandingan di Sumatera Utara, dan mendudukkan KSP Moeldoko sebagai ketua umum.

Kader Demokrat Kalsel yang dimotori ketua DPD, Rusian, menegaskan penolakan terhadap hasil kongres luar biasa atau klb di sumatera utara, inkonstitusional, alias abal abal, dan jajarannya kini masih tetap satu di bawah kepemimpinan, agus harimurti yudhoyono atau ahy, sebagai ketua umumnya.

8 DPC Membelot Langsung di PLT Kan

Sementara manuver politik KLB Sumut juga turut menyeret 8 orang pengurus di DPC Demokrat Kalsel, yang hadir pada agenda KLB tersebut, dan kini langsung di PLT kan.

“Ada 8 kader yang terlibat dalam gagasan KLB sudah tercium DPP, waktu itu Ketum sebut ada kudeta, dan terbukti. 8 kader tersebut kita PLT kan,” ujar Rusian

Sementara Kanwil Kemenkumham Kalsel, Tejo Harwanto, memastikan informasi dan dokumen kepengurusan baru yang masuk di kementerian masih dimiliki ketua umum Demokrat AHY, yang merupakan hasil kongres demokrat 2020 di Jakarta.

“Sampai saat ini info dari Demokrat Jendral Administrasi Hukum umum, tidak ada dokumen atau surat tentang pembentukan pengurus dan partai Demokrat yang baru selain dari yang 5 itu,” ujarnya.

Rusian menyebut, 8 kader Demokrat yang membelot dan turut hadir dalam proses KLB di Sumut dipastikan dipecat dari kepengurusan, delapan DPC dimaksud yakni DPC Tanah Bumbu, Kotabaru, Tapin, Barito Kuala, Tabalong, HSS, HST, dan HSU.

Reporter : Fadli Rizki

Helman

Uploader.

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *