Data Palsu Dukungan Perseorangan Terancam Sanksi Pidana
DUTA TV BANJARMASIN – Proses verifikasi faktual dukungan masih dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu, KPU, hingga Bawaslu dalam hal pengawasannya.
Dalam agenda monitoring pelaksanaan tahapan Pilkada di banua ketua Bawaslu RI, Abhan, secara khusus mengatensi jajaran pengawas agar selektif dalam melakukan verifikasi faktual data.
Bahkan dalam kunjungannya ke kalsel, abhan mengingatkan ada sanksi pidana yang menghadang jika ada laporan pemalsuan data.
“Sampai saat ini ada beberapa temuan, dan ada data dukungan, selama ada fakta dan bukti akan kami tindak lanjuti, contoh di Rejang Lebong Bengkulu, ada diproses penyidikan diduga adanya pemalsuan. Semua berpotensi, terutama ditengah pandemi ini, ada potensi abuse of power,” sebutnya.
Diketahui, dalam proses verifikasi faktual bacalon perseorangan, terlebih pada musim pandemi Covid-19, masih banyak ditemukan diantaranya warga terdata merupakan ASN, TNI-Polri, yang jika masih aktif secara otomatis dinyatakan tidak memenuhi syarat.
Reporter : Fadli Rizki
