BSKDN Evaluasi Program Direktif Presiden di Kalsel
Banjarbaru, Duta TV — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri terus mengoptimalkan implementasi program direktif presiden melalui rapat koordinasi regional monitoring dan evaluasi di Banjarbaru, Kamis pagi (11/06/26).
Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menyampaikan program direktif presiden mengakomodasi berbagai isu strategis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Di antaranya pertumbuhan ekonomi, makan bergizi gratis, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, Sekolah Garuda, dan Koperasi Merah Putih.
Menurut Yusharto, pelaksanaan program nasional di daerah tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang sama.
Setiap daerah memiliki tantangan dan kapasitas berbeda, sehingga memerlukan kebijakan yang lebih adaptif dan sesuai kondisi lapangan.
Melalui forum ini, BSKDN tidak hanya menerima laporan dari pemerintah daerah, namun juga menghimpun masukan terkait capaian, kendala, dan kebutuhan dukungan kebijakan. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan keberhasilan sepuluh program direktif presiden sangat bergantung pada dukungan pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Meskipun program tersebut dibiayai melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah.
Salah satu program yang mendapat perhatian dalam rakor ini adalah Sekolah Rakyat. Program tersebut dinilai mampu memberikan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari daerah terpencil, sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik di dalam maupun luar negeri.
Reporter: Mawardi
