BRT Kurang, DPRD Sarankan Dishub Tawarkan ke Pihak Ketiga
DUTA TV BANJARMASIN – Komisi III DPRD Kalsel meminta Dinas Perhubungan untuk menawarkan pembelian kekurangan sekitar 15 unit Bus Rapid Transit atau BRT ke pihak ketiga, pasalnya di tahun 2020 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tidak lagi memberikan bantuan dalam bentuk fisik bus, melainkan hanya bentuk subsidi biaya operator.
Sementara saat ini Kalsel sendiri hanya memiliki 5 unit BRT bantuan dari Kemenhub yang sudah mulai diuji coba. Namun 5 unit itu hanya bisa dioperasikan untuk satu koridor, padahal ada 6 koridor yang disiapkan untuk BRT di wilayah Banjar Bakula, yakni Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala.
Sekretaris komisi III DPRD Kalsel mengaku jika memaksakan hanya mengoperasikan 5 unit BRT di kawasan Banjar Bakula, dipastikan jarak tempuh memakan waktu lama atau mencapai 30 menit, saat rapat bersama Kemenhub RI pun didapat solusi agar kekurangan bus ditawarkan ke pihak ketiga.
“Kalau 5 bis bisa setengah jam lebih pasti orang akan males, program tahun yang akan datang bantuan tak lagi bentuk bis tapi dalam bentuk pembelian layanan, itu begini jadi nantinya berapa bis saja jalan, terkait dengan pelayanan transportasi darat akan disubsidi dengan pembelian layanan, kekurangan bis sendiri akan ditindak lanjuti dengan ditawarkan kepada pihak ketiga,†jelas Riswandi, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel.
Sementara Kepala Dinas Perhubungan mengaku, sudah mulai menawarkan penambahan kekurangan BRT ini ke pihak swasta, apalagi secara teori pihak ketiga tidak akan rugi, karena program pelayanan publik transportasi massal biaya operasionalnya dihitung dan mendapatkan subsidi pemerintah pusat.
DPRD berharap, agar persoalan minimnya transportasi massal dibahas secara detail oleh Dishub Provinsi maupun Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, termasuk peningkatan fasilitas pendukungnya seperti pembuatan halte-haltenya.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
