BKKBN Kalsel Target Capaian MKJP Meningkat

DUTA TV BANJARMASIN – Masih rendahnya capaian pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP di Kalsel, membuat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalsel mengumpulkan para organisasi perangkat daerah pengelola program Kependudukan dan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga atau KKBPK, Senin (19/8/2019).

Para OPD pengelola KKBPK dari 13 kabupaten kota ini diminta menelaah kembali permasalahan di program KB yang patut menjadi prioritas memasuki semester kedua ini.

Menurut kepala BKKBN Kalsel, angka pengguna MKJP di Kalsel masih sangat rendah dibanding provinsi lain, hal itu menjadi penyebab masih terjadinya ledakan angka penduduk di Kalsel.

“Tentunya kalau dari pencapaian kontrasepsi MKJP di Kalsel masih cukup rendah dibanding provinsi lain, untuk MKJP ini dibanding non MKJP, bisa ditekan kalau non MKJP bisa terjadi drop out, untuk itu kami harus bergandengan tangan dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) karena dalam pelayanan KB sangat tinggi, ada 50 persen pelayanan KB yang didominasi oleh bidan, untuk itu bersama-sama mensosialiasikan penggunaan MKJP,” jelas Ina Agustina Kepala BKKBN Provinsi Kalsel.

Ina Agustina (kiri) & Budi Budiman (kanan)

“Jadi sesuai undangan, untuk menyampaikan evaluasi perjalanan program KKBPK di Kalsel selama semester 1 banyak hal yang memang harus diantisipasi untuk perjalanan ke semester dua, mungkin kita akan melakukan rancangan pendataan keluarga 2020, dimana sesuai UU kita BKKBN diperintahkan untuk mengumpulkan data dan informasi sistem keluarga,” ucap Budi Budiman Direktur Pelaporan dan Statistik BKKBN Pusat.

Selain terkait capaian MKJP, masih belum optimalnya pelaporan data basis fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan dan teregister pada aplikasi sistem informasi keluarga juga menjadi fokus utama BKKBN untuk diperbaiki pada semester kedua ini, termasuk masih rendahnya pencapaian peserta KB baru metode operasi pria masih kurang optimalnya rata-rata pertemuan dalam satu bulan di kelompok kegiatan, serta minimnya pelaksanaan pro PN seribu HPK.

Penandatanganan MoU

Dalam kegiatan ini, turut dilaksanakan penandatanganan MoU antara BPK dan BKKBN Kalsel menyusul BKKBN Kalsel saat ini masuk dalam 8 besar penilaian zona bebas korupsi.

 

Reporter : Evi Dwi Herliyanti


Uploader.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *