Berkaca dari Kalsel, Hampir 500 Perusahaan di Kalteng Dikerahkan Bantu Tangani Karhutla
Jakarta, DUTA TV – Kementerian Koordinator Bidang Pangan berencana melibatkan hampir 500 unit usaha di Kalimantan Tengah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Kota Palangka Raya dan Kabupaten Pulang Pisau.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, pelibatan dunia usaha akan mengutamakan perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan yang memiliki sumber daya untuk mendukung upaya pemadaman.
“Hari ini di Kalimantan Tengah kita gerakkan hampir 500 unit,” kata Hanif seusai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Pengerahan tersebut ditujukan untuk melengkapi upaya pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama di wilayah yang membutuhkan tambahan personel dan peralatan.
Sebelum menentukan langkah operasional, tim akan memverifikasi kondisi lapangan untuk mengetahui kebutuhan sumber daya dan metode penanganan yang sesuai.
“Metodologi ini, kerja sama badan usaha dengan pemerintah, kita perluas,” ujarnya.
Hanif menjelaskan, penentuan lokasi penanganan mempertimbangkan sejumlah informasi, antara lain keberadaan titik panas, jaringan kanal dan jalan, serta sumber air untuk mendukung pemadaman.
Pola kerja sama pemerintah dengan dunia usaha tersebut sebelumnya diterapkan di Kalimantan Selatan.
Dalam penanganan karhutla di provinsi itu, Kemenko Pangan menggandeng sekitar 350 perusahaan untuk membantu menangani kebakaran di areal sekitar 10.000 hektare lahan pertanian dan gambut.
Perusahaan dilibatkan secara bertahap dengan menyediakan personel dan peralatan untuk mendukung pemerintah daerah, TNI, Polri, serta unsur masyarakat.
Hanif mengatakan, pelaku usaha di Kalimantan Tengah juga diharapkan bersedia membantu pemadaman di luar wilayah konsesi masing-masing melalui kontribusi sukarela.
Keterlibatan tersebut tidak mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap areal yang dikelolanya.
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, organisasinya telah berkoordinasi dengan anggota untuk memeriksa kesiapan peralatan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi karhutla.
Koordinasi juga mencakup pemantauan titik panas berdasarkan informasi dari Kementerian Kehutanan.
“Kami minta semua anggota kita melalui cabang-cabang untuk mengecek kesiapan mereka,” kata Eddy.
Gapki menyatakan bersedia membantu pemerintah memadamkan karhutla di luar konsesi perusahaan.
Namun, Eddy meminta perlindungan yang proporsional bagi pelaku usaha yang ikut membantu penanganan kebakaran.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso juga menyatakan pelaku usaha kehutanan bersedia berkontribusi dalam pemadaman di luar wilayah konsesi.
Soewarso menekankan ketersediaan sumber air, peralatan pemadaman, dan bahan bakar minyak menjadi kebutuhan penting dalam operasi lapangan.
Kebutuhan air terutama menjadi perhatian di kawasan gambut yang memerlukan pembasahan.
“Jadi penanganan memang paling utama ini harus mencari sumber air dulu,” ucap Soewarso.
Di luar pelibatan dunia usaha, Kementerian Kehutanan menjadwalkan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Tengah pada 15-16 Oktober 2026.
Penerbangan untuk operasi tersebut akan disiapkan dari Banjarmasin karena keterbatasan jarak pandang di sejumlah bandara di Kalimantan Tengah.(kom)
