Benahi Tata Kelola, Bos BGN Pilih Buka Dapur MBG Bertahap
Jakarta, DUTA TV – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pihaknya memilih membenahi tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebelum membuka lebih banyak dapur baru.
Langkah itu dilakukan di tengah penataan dan pemberian sanksi terhadap dapur yang dinilai belum memenuhi ketentuan.
“Saya harus katakan bahwa mungkin sekarang ini kami fokus quality over quantity. Kami mohon maaf, mohon sampaikan kepada konstituennya yang saat ini mungkin sudah membangun dapur, sudah selesai, sudah jadi, sudah 100 persen. Izinkan kami akan buka bertahap ya,” kata Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/9).
BGN saat ini tengah menerbitkan peraturan badan (perbadan) sekaligus melakukan pembenahan tata kelola.
Proses tersebut mencakup penutupan dapur, penghentian sementara atau suspend, hingga pemberian sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi ketentuan.
BGN juga menerima permintaan dari sejumlah daerah agar penyaluran MBG segera dibuka.
Ia menyebut permintaan tersebut antara lain datang dari Papua hingga Nusa Tenggara Timur (NTT).
Namun, pembukaan dapur baru akan dilakukan secara bertahap setelah pembenahan tata kelola selesai.
Prioritas awal akan diberikan kepada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya Papua, Maluku, dan NTT.
“Kemudian kita buka aglomerasi yang ada di luar Jawa, termasuk pesantren, termasuk nanti baru kita lihat lagi kebutuhan-kebutuhan yang ada, termasuk yang ada di Jawa. Jadi tahapannya memang seperti itu,” ujarnya.
Sudaryono memahami penundaan pembukaan dapur baru dapat berdampak kepada mitra BGN yang sudah mengeluarkan biaya untuk membangun SPPG.
Ia mengatakan sebagian mitra bahkan telah mengambil pinjaman bank untuk membiayai pembangunan dapur.
“Kami paham bahwa banyak di antara para mitra itu karena janji, yakin, sudah ambil bank, kemudian cicilan, gitu,” katanya.
Meski demikian, Sudaryono mengatakan pembukaan dapur secara besar-besaran sebelum tata kelola diperbaiki justru berpotensi memperluas persoalan.
“Kalau tidak begini, kalau tidak kami perbaiki ini, itu kemudian kami tambah lagi, artinya sebetulnya menambah semesta dari masalah yang ada.
“Sekarang masalahnya katakanlah 27 ribu, terus kita main buka lagi, kan semestanya makin banyak. Maka probabilitas untuk terjadinya masalah bisa jadi lebih besar,” ujarnya.
Karena itu, BGN meminta waktu sekitar satu hingga dua bulan untuk melakukan pembenahan tata kelola sebelum memperluas pembukaan dapur.
Dalam penataan tersebut, Sudaryono mengatakan BGN tidak akan melakukan belanja modal untuk kebutuhan tertentu.
BGN akan mengadopsi sistem yang sudah berjalan dan menerapkan pembagian berdasarkan zonasi.(cnni)
