Kalsel Krisis Guru, Dewan Desak Solusi Cepat
Banjarmasin, Duta TV — Kalimantan Selatan tengah menghadapi krisis tenaga pendidik. Sedikitnya 1.140 guru masih kurang untuk memenuhi kebutuhan di jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Kondisi itu berdampak pada sekolah-sekolah di daerah terpencil yang kesulitan menjalankan proses belajar mengajar secara optimal.
Hal itu diungkapkan Dinas Pendidikan Kalsel saat rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan. Kekurangan guru meliputi 212 guru SMA, 520 guru SMK, dan 408 guru SLB.
Kepala Bidang SMA Disdikbud Kalsel menggambarkan dampak kekurangan guru terjadi di salah satunya di Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru.
Meski telah berdiri SMA baru melalui bantuan CSR perusahaan, sekolah tersebut belum dapat beroperasi maksimal karena tidak memiliki tenaga pengajar.
Upaya pemenuhan guru dari sekolah terdekat pun terkendala karena sekolah asal juga mengalami kekurangan guru.
Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdikbud Kalsel, Dedi Hidayat, mengatakan, “Kita sebenarnya dapat CSR di Sungai Durian. Di Sungai Durian itu ada empat SMP, cuma satu SMK, jadi partisipasi anak itu cuma 20 persen dari empat SMP itu. Kemudian kita dapat bantuan CSR dari PT PTK itu membangunkan sekolah di sana. Tapi permasalahan kita adalah kita tidak punya guru, kita tidak bisa mengangkat guru. Jadi kemarin kita coba siasati dengan sistem hybrid sementara ini dengan yang paling sekolah terdekat itu 50 km, namanya SMA Pamukan Barat. Ternyata SMA Pamukan Barat itu kekurangan guru sehingga tidak bisa menyuplai ke SMA ini. Jadi menurut kami ini memang untuk guru ini darurat agar permasalahan guru ini bisa diselesaikan.”
Komisi IV menilai persoalan ini harus segera ditangani. Selain mendorong penyusunan Peraturan Gubernur tentang tenaga pendidikan sebagai dasar penyediaan guru non-ASN, dewan juga mengusulkan kerja sama dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat agar lulusan baru dapat langsung ditempatkan di sekolah yang membutuhkan.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Jihan Hanifha, mengatakan, “Iya, tadi tuh kita memang berbicara panjang lebar, ternyata memang ada kekurangan guru 1.114 orang. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi kami di DPRD Provinsi Kalsel, khususnya di Komisi IV. Tadi kita juga menawarkan terkait untuk segera dibentuknya Pergub terkait tentang ketenaga pendidikan. Nanti diatur di sana mekanisme untuk guru, karena kalau pengangkatan lagi sudah tidak ada. Tapi karena guru ini kan sifatnya semakin tahun semakin diperlukan, sementara guru-guru PNS pensiun. Tapi kondisi kan tidak mungkin ada pengangkatan lagi, maka mudah-mudahan dengan kita mendorong Pergub ini nanti, itu bisa diatur, disediakan guru secepatnya.”
Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan persoalan bukan hanya jumlah guru yang kurang, tetapi juga ketimpangan distribusi.
Sejumlah sekolah mengalami kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu, sementara sekolah lain justru kekurangan, terutama di daerah luar pusat kota.
Mata pelajaran dengan kekurangan tertinggi antara lain bimbingan konseling sebanyak 295 guru, Bahasa Inggris 67 guru, Bahasa Indonesia 48 guru, serta sejumlah mata pelajaran kejuruan dan pendidikan agama.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya melakukan pemerataan guru berbasis data melalui redistribusi tenaga pendidik, alih tugas tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi menjadi guru, serta peningkatan kompetensi guru.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
