Kelangkaan BBM Jadi Sorotan, Pemprov Kalsel dan Polda Perkuat Pengawasan Distribusi Subsidi
Banjarbaru – dutatv.com, Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Plh Sekdaprov Subhan Noor Yaumil dan Kepala Dinas Pariwisata Iwan Fitriady, menghadiri pertemuan Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dengan jajaran PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel, membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang Kapolda Kalsel dihadiri petinggi Polda Kalsel diantaranya, Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dir Krimum, Dir Krimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam. Sedangkan pihak PT. Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dihadiri Isfahani (Executive General Manager) dan Bondan Tri Wibowo selalu ales Area Manager PT. Pertamina Patra Niaga Kalsel.
Dalam pertemuan ini, dibahas beberapa permasalahan utama kelangkaan BBM bersubsidi, bahwa terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya antrean dan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kalsel.
Antara lain, adanya indikasi penimbunan BBM oleh pihak-pihak tertentu, dan masih terdapat praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai distribusi BBM.
Kemudian, berdasarkan kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan, secara perhitungan seharusnya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang di Kalsel.
Dalam hal ini, diperlukan evaluasi terhadap sistem pengawasan dan distribusi BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran.
Iswahani selalu Executive General Manager Pertamina Balikpapan menyampaikan bahwa penyaluran BBM subsidi, khususnya Solar, telah menggunakan mekanisme QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian.
Dijelaskan, terdapat pembatasan volume pembelian BBM subsidi yang terintegrasi dalam sistem QR Code dan dalam pelaksanaannya, petugas SPBU memiliki peran penting untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi pembelian.
Implementasi pengawasan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan pengawasan terhadap penggunaan QR Code dan kepatuhan pengguna.
Adapun Gubernur H Muhidin dalam arahannya, menyampaikan bahwa perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian dalam penggunaan QR Code, termasuk kajian penerapan mekanisme yang lebih ketat dengan mengintegrasikan data kendaraan melalui STNK sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan BBM subsidi.
Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengendalian dan pengawasan penggunaan barcode/QR Code BBM subsidi serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan.
Dalam proses pengisian dan distribusi BBM dari depo, perlu dilakukan pengaturan yang lebih terkoordinasi dan serentak guna menghindari terjadinya antrean panjang maupun keterlambatan pasokan di wilayah Kalsel.
Arahan gubernur berikutmya adalah diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran.
Pertemuan ini menghasilkan kesimpulan bahwa kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi perlu ditelusuri lebih lanjut mengingat kuota BBM subsidi yang tersedia secara data mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pengawasan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk indikasi penimbunan dan praktik premanisme dalam distribusi BBM, perlu ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi.
Kemudian, Pertamina diminta melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem pengendalian QR Code agar lebih efektif dalam memastikan BBM subsidi diterima oleh pihak yang berhak.
Hal penting lain, perlu dilakukan pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo secara lebih terencana dan merata untuk mencegah antrean serta gangguan pasokan di daerah.
Terakhir, hasil pembahasan akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga. (Kia/sal/Adpim)
