40 Ribuan Rumah di Kalsel Tidak Layak Huni
Banjarbaru, DUTA TV — Sekitar 40 ribuan rumah di Kalimantan Selatan, tercatat tidak layak huni atau RTLH.Data itu terungkap saat sosialisasi Perda nomor 11 tahun 2019, tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman yang disampaikan anggota komisi III DPRD Kalsel, HM Isra Ismail.
Dihadapan warga Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Isra menyebut, data itu tercatat per tahun 2021, dimana dari RTLH yang jumlahnya 70 ribuan, baru dituntaskan sekitar 30 ribuan saja.
Politisi Golkar ini berharap ada kordinasi dan kolaborasi terutama perhatian dari pemerintah pusat untuk menuntaskan RTLH itu.
“Di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan data 2021 ada 70rb rumah yang termasuk tidak layak huni atau RTLH rumah tidak layak huni baru ditangani sekitar 30rb masih ada sisa 40rb rumah yang tergolong tidak layak huni kami mengharapkan baik dari Pemprov Kab Kota atau pusat mari berkordinasi untuk menuntaskan perumahan ini agar Kalsel bisa terbebas dari rumah tidak layak huni,” kata HM Isra Ismail, Anggota Komisi III DPRD Kalsel
“Termasuk ada rumah jua tadi banyak jua termasuk jalan-jalan titian ulin makanya kita minta survey supaya tahu disini supaya tahu jadi kita minta langsung datang aja ditunjukkan,” ucap Zainal, Ketua RT Desa Sungai Sipai
Sementara, Kasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Direktorat Jenderal Perumahan Kementrian PUPR menyebut, pemerintah terus berupaya menuntaskan RTLH dengan berbagai program salah satunya pemberian rumah bersubsidi.
“Sebagaimana target RPJMN 800rb sekian yang harus dituntaskan sampai dengan tahun ketiga 60% sehingga memang kita masih butuh SDA cukup besar untuk RTLH ini.pemerintah tetap berupaya dengan bermacam program baik rumah subsidi maupun rumah komersil lewat beberapa mekanisme subsidi pembiayaan rendah bunga bank Dsb tetap diupayakan rumah memang gak dasar semua lapisan masyarakat dan dituntaskan negara dalam hal menuntaskan RTLH.”ujar Muhammad Radjiman Ododay
Bukan hanya dari kementrian PUPR, bantuan yang dialokasikan dari pemerintah pusat, juga berasal dari kementrian sosial melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Dengan jumlah sasaran 2300 rumah di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Namun, jumlah itu dinilai masih belum maksimal menuntaskan jumlah RTLH yang ada, dan diharapkan bisa menjadi perhatian lebih serius dari pemerintah pusat.
Tim liputan
