Wanti-wanti Pengusaha Usai Terbitnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan
Jakarta, Duta TV — Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru, Senin (9/11/2026).
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengaku masih mempelajari pasal per pasal dari regulasi ini.
“Sedang kita pelajari,” tutur Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam saat dihubungi, Selasa (10/11/2026).
Di sisi lain, ia mewanti-wanti jangan sampai UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang dibuat untuk melindungi buruh, justru mempersulit pengusaha untuk membuka lapangan pekerjaan.
Bagi APINDO, pelindungan yang paling penting untuk pekerja adalah tersedianya lapangan pekerjaan yang banyak.
Sebab, regulasi pelindungan sebaik apa pun jika tak disertai dengan pembukaan lapangan pekerjaan yang luas akan terasa sia-sia, karena masyarakat akan sulit mendapat penghasilan.
Salah satu yang menjadi sorotan APINDO dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru mengenai pesangon. “Seperti pesangon jangan sampai investor mundur melihat ketentuan yang membuat bertambahnya ketidakpastian,” sambung dia.
APINDO memang belum bisa memastikan seberapa besar dampak UU Pelindungan Ketenagakerjaan ini kepada minat investor untuk menanam modal di Indonesia ke depannya.
Di sisi lain, sebagian besar pengusaha masih membutuhkan bantuan modal dari para investor.
Untuk diketahui, DPR RI mengsahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru,
Revisi ini dilakukan karena serikat buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tentang diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2023 yang dinilai banyak merugikan buruh.
Gugatan tersebut dikabulkan, MK memerintahkan DPR RI dan pemerintah untuk merevisi undang-undang terbaru dan harus rampung pada Oktober 2026
UU Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru ini terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. 23 bab tersebut berisikan, ketentuan umum, landasan dan tujuan, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, peningkatan produktivitas, pelatihan kerja dan pemagangan, penampatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, tenaga kerja sektor formal, penggunaan tenaga kerja asing.
Lalu, hubungan kerja, hubungan pekerjaan tertentu, pelindungan pengupahan dan kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan penutup.(kom)
