Untuk Ibu Kota Baru, DKI Jakarta Atur Aset Rp1.000 T
Jakarta, DUTA TV — Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan total aset di DKI Jakarta mencapai Rp1.000 triliun pada 2020. Sejumlah aset itu akan dijual atau disewakan untuk mendanai proyek ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Aset di Jakarta mau kami tinggalkan, jadi aset di Jakarta kami optimalkan supaya dapat (pendanaan) untuk pembangunan di ibu kota baru,” ungkap Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu Encep Sudarwan dalam media briefing, Jumat (26/11).
Beberapa aset itu berupa tanah dan bangunan. Saat ini, DJKN Kemenkeu sedang memilih aset mana saja yang berpotensi menambah pendapatan negara.
“Kami sedang bekerja sama, memilih mana aset yang bisa kami monetisasi, dapat uang untuk pendanaan ibu kota baru,” terang Encep.
Namun, ia mengatakan tak akan buru-buru dalam menjual atau menyewakan aset di Jakarta. Pasalnya, harga aset akan jatuh jika pemerintah buru-buru.
“Tapi kami tidak buru-buru, kalau butuh uang nanti harga murah, kami juga tidak mau ganggu pasar,” ujar Encep.
Secara keseluruhan, total aset negara mencapai Rp11.098,67 triliun pada 2020. Angka itu meningkat sebesar 6,02 persen dibandingkan 2019 lalu yakni Rp10.467,53 triliun.
Aset itu mayoritas terdiri dari aset tetap yakni Rp5.976,01 triliun. Selanjutnya, investasi jangka panjang sebesar Rp3.173,08 triliun, aset lainnya Rp1.225,1 triliun, aset lancar Rp665,16 triliun, dan piutang jangka panjang Rp59,32 triliun.
Sebagian besar aset negara dalam bentuk barang milik negara (BMN).
Jika dilihat per kementerian/lembaga, mayoritas BMN berada pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 1.937,73 triliun. Disusul oleh Kementerian Pertahanan senilai Rp1.749,48 triliun.
Selanjutnya, Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp636,39 triliun, Kementerian Perhubungan Rp516,10 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp421,87 triliun, dan Polri Rp309,59 triliun.
Sementara, Kementerian Keuangan mengelola aset negara sebesar Rp114,25 triliun, Kementerian Agama Rp110,43 triliun, Kementerian Kesehatan Rp108,65 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp81,28 triliun.(cnni)
