Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Ribuan Buruh Demo DI DPRD Kalsel

DUTA TV BANJARMASIN – Ribuan buruh memulai aksi dengan berjalan kaki dari halaman parkir Mesjid Raya Sabilal Muhtaddin, menuju kantor DPRD provinsi Kalsel, Rabu pagi (19/02/2020).

Dengan pengamanan ketat dari pihak kepolisian, ribuah buruh dengan tertib dalam menyampaikan aspirasinya.

Ribuan buruh ini datang dari berbagai perusahaan di Kalsel, dan menyuarakan penolakan sepenuhnya terhadap rancangan undang-undang omnibus law Cipta Kerja, yang dinilai sangat merugikan kaum buruh.

Pendemo menilai dalam RUU Cipta Kerja itu, hilangnya upah minimum dan diberlakukannya upah perjam, tidak adanya upah minimum kota dan sector. Menghilangkan dan mengurangi nilai perhitungan pesangon. Serta penggunaan outsourcing akan bertambah dan semakin masif dilakukan.

“Draf RUU sudah diserahkan, pemerintah ke DPR RI, oleh karena itu KSPSI Kalsel setelah mempelajari RUU Cipta Kerja tersebut, potong secara tegas menolak isi draf ketenagakerjaan,” ungkap Sumarlan Biro hukum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kalsel.

Sementara itu ketua DPRD Kalsel, Supian HK mengatakan, saat ini omnibus law masih menunggu masukan dari pemerintah daerah kabupaten/kota, atau provinsi agar saling menguntungkan. Namun menyikapi tuntutan buruh, Supian mengakui akan segera menindaklanjuti nya ke tingkat pusat.

“Tuntutan akan kami kawal, kita akan ke Jakarta menandatangani, saya kepala puncak DPRD tanda tangan, ini seluruh Indonesia adanya penolakan,” terang Supian HK.

Pada 10 Februari 2020 kemarin, omnibus law draf RUU Cipta Kerja resmi diserahkan oleh pemerintah kepada DPR RI untuk kembali digodok.

Sementara itu aksi penolakan RUU Cipta Kerja ini diketahui mendapat penolakan seluruh buruh di Indoneisa.

 

Reporter : Mawardi