Terdampak Banjir, Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Banjar Bertambah
Kabupaten Banjar, DUTA TV — Akibat dilanda banjir, rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Banjar semakin meningkat. Hal itu dikeluhkan warga Desa Gudang Tengah Kecamatan Sungai Tabuk kepada anggota komisi III DPRD Kalsel HM Isra Ismail.
Warga menuturkan, karena berada di dataran rendah, banyak rumah yang rusak bahkan roboh akibat terjangan banjir. Sementara, usulan demi usulan telah disampaikan pihak aparat desa namun tak bisa ditangani sepenuhnya.
“Jarang ada lah alhamdulillah yang tidak tahu jadi tahu ada banjir karena rumah tua yang tidak mampu banyak tak layak huni inggih sudah ada sebagian mudahan ada perhatian dan ada tambahan,” kata Hj Maidah, Tokoh Desa Gudang Tengah.
“Alhamdulillah sangat baik responnya sangat luar biasa karena jarang ada sosialalisasi seperti ini alhamdulillah kalau hari ini sudah sda sosialisasi terkait Perda kami mengusulkan karena daerah kami dataran rendah banyak rumah yang terendam banjir saat ini jadi kami perlu perhatan khusus dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti masalah banjir tersebut,” kata Arsuni, Warga.
Sementara, anggota Dewan dari Fraksi Golkar ini menyebut, Kabupaten Banjar menang menjadi perhatian utama dirinya, mengingat kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang jumlah RTLH nya sangat banyak dibanding daerah lain, mencapai 20 ribuan, jika ditotal dengan rumah yang tidak layak huni karena bencana saat ini.
Kendati anggaran yang bisa dikucurkan melalui disperkim untuk perbaikan RTLH di Kabupaten Banjar tahun hanya berkisar 200an, namun pihaknya tetap berupaya agar RTLH di Kabupaten Banjar bisa dituntaskan.
“Apa yang mereka harapkan saya selaku anggota DPRD ingin memperjuangkan supaya masyarakat yang kena dampak banjir maupun RTLH diharapkan bagi mereka-mereka melalui Kades bisa mengusulkan RTLH bagi mereka yang mengalami krn mungkin rumah-rumah sudah tua kemampuan tidak ada sehingga ini perlu dibantu sosialisasi bukan hanya perumahan aja tapi juga pemukiman semoga tertata dengan baik diantaranya persampahan drainase juga perlu dipikirkan untuk dilakukan perbaikan kita mengharapkan selain dari pemprov juga mengharapkan dari kabupaten banjar,” kata HM Isra Ismail, Anggota Komisi III DPRD Kalsel.
Sosialisasi perda tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman sendiri, sengaja dilakukan Isra di Kabupaten Banjar, karena selain wilayah ini adalah daerah pemilihannya, ia ingin agar warga memahami dan mengerti teknis pengajuan atau usulan agar RTLH bisa segera tertangani pemerintah. berdasarkan data narasumber dari Disperkim, di tahun ini, Disperkim Kalsel hanya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan 260 unit RTLH karena bencana, dan 280 RTLH kumuh, masih jauh dari total RTLH se Kalsel yang jumlahnya mencapai 40 ribuan.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
