Tengah Tahun, Kementerian dan Lembaga Ramai-ramai Minta Tambah Anggaran
Jakarta, DUTA TV — Sejumlah lembaga dan kementerian secara serempak mulai mengajukan penambahan anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang baru di mulai pembahasannya di DPR.
Dalam sepekan terakhir, alat kelengkapan dewan mulai menggelar rapat pendahuluan RAPBN 2026 untuk kementerian dan lembaga. Meski pemerintah di bawah kepresidenan Prabowo Subianto tengah melakukan efisiensi besar-besaran, kementerian dan lembaga kompak meminta penambahan anggaran di 2026.
Sebagian besar usul kenaikan itu karena jatah yang berkurang dari anggaran tahun sebelumnya.
Namun demikian, usul kenaikan itu belum dipastikan bakal disetujui. Sejumlah usulan nantinya masih akan dibahas dalam rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR. Keputusan akhir terkait baru akan disampaikan pada Oktober mendatang dalam Paripurna.
Berikut daftar kementerian-lembaga meminta kenaikan anggaran:
Polri minta naik Rp63,7 triliun
Polri mengusulkan kenaikan hingga Rp63,7 triliun dari pagu indikatif 2026 yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp109,6 triliun. Usulan itu naik 46,8 triliun atau 70 persen dari anggaran Polri pada 2025 sebesar Rp126,6 triliun.
Kemhan minta tambahan Rp184 Triliun
Kementerian Pertahanan (Kemenhan) meminta tambahan anggaran sekitar Rp17 triliun untuk 2026 dalam rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di Komisi I DPR, Rabu (9/7).
Kejagung Minta Rp18,5 triliun
Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta kenaikan anggaran hingga Rp18,5 triliun pada 2026 usai pagu indikatif mereka turun drastis hingga 63,2 persen dari tahun sebelumnya.
Kemendagri minta Rp3,1 triliun
Usul kenaikan juga disampaikan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rapat kerja di Komisi II DPR, Mendagri Tito Karnavian meminta kenaikan anggaran sebesar Rp3,1 triliun dari pagu indikatif untuk 2026.
Komdigi minta Rp12,6 triliun
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta tambahan anggaran sebesar Rp12,6 triliun untuk 2026. Menkomdigi Meutya Hafid berkata kenaikan itu salah satunya untuk pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI).
Otorita IKN minta Rp16,13 triliun
Sedangkan, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun pada 2026 untuk melanjutkan proses pembangunan tahap II.
MA usul tambah Rp7,6 triliun
Sementara, Mahkamah Agung (MA) menagih janji Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia.
Dalam rapat di Komisi III DPR, Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp7,67 triliun untuk mendukung pemenuhan hak hakim.(cnni)
