Duta Banua Kalsel

Tangkal “Black Campaign” Soal Sawit, Pemprov Kalsel Siapkan Program Hutan Lestari

DUTA TV BANJARBARU – Dalam rangka persiapan Forum Borneo 2020, Dinas Perkebunan dan Peternakan Prov Kalsel bersama Dinas Kehutanan Prov Kalsel dan GAPKI Kalsel menggelar pertemuan sederhana di aula rapat Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel di Banjarbaru, Kamis pagi (17/10/2019).

Pertemuan sederhana itu dihadiri langsung oleh Kadishut Kalsel Hanif Faisol Nurofiq, Kadisbunnak Kalsel Suparmi, Kadis PMPTSP Nafarin, Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Sapta Binti serta pembina Totok Dewanto.

Sejumlah persiapan dan usulan turut mengemuka dipertemuan tersebut untuk menghadapi Forum Borneo 2020. Dan salah satunya adalah bagaimana menangkal black campaign soal perkembangan industri sawit di dunia yang dianggap merusak lingkungan yang sempat mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

“Kalsel tahun depan menjadi tuan rumah Forum Borneo 2020, dan salah satu narasumber nantinya adalah Kadishut Kalsel, meskipun namanya Forum Borneo tetapi yang akan berhadir nantinya tidak hanya lokal tetapi seluruh Indonesia ada dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) seindonesia, perwakilan negara tetangga, dan kementrian yang terlibat perkelapa sawitan,” ujar Suparmi Kadisbunnak Kalsel.

Hanif menjelaskan ada solusi cemerlang yang bisa menjawab soal black campaign terkait industri sawit tersebut, yang mana dalam rapat sederhana itu sudah terumuskan dan dipaparkan terkait program Hutan Lestari.

“Jadi ini menjadi dua nilai yang harus kita bangun bersama Kalsel sebagai jantung paru paru dunia, disamping itu kalsel disisi bisnis sawit menjadi andalan dan itu nomer satu, nah dua hal ini posisi tidak bisa dipertentangkan, sementara di sisi luar negeri kita faham sekali black campaign terhadap palm oil demikian kencang, dan terakhir skenario yang terekam oleh kami di tahun 2020 itu segala turunan Crude Palm Oil (CPO) tidak akan diterima di Eropa karena itu nanti akan kita benturkan dengan program Hutan Lestari, nah itu nanti yang akan kita bangun di forum dengan GAPKI kita akan paparkan ke anggota GAPKI, intinya sawit yang akan kita bangun ini ternyata bisa membangun Hutan Lestari sehingga pada saat black campaign itu dibenturkan, kita bisa menangkalnya dengan program itu, tentunya dengan sawit yang berorientasi bisnis itu mampu membangun hutan kita dengan dana yang cukup,” papar Hanif

Selama ini memang dikabarkan pembangunan kehutanan terkendala dana dan Hanif pun menanggapi itu sebagai suatu masalah klasik yang akan terpecahkan dengan program tersebut. “Selama ini kita ngga punya dana tetapi sawit punya margin tapi bingung menginvestasikan maka kita akan kolaborasi di sana, dan sisi internal perkebunan sawit tujuan yang dicapai akan memperkuat nilai tawar CPO kita ke luar negeri dengan brand lingkungan yang kita nomer satukan maka ngga akan bisa nawar dan nandingin contoh kaya beras organik dan beras non organik selisih harga bisa 10 kali, goal yang kedua ketahanan terhadap perusahaan sawit itu dalam segala aspek nantinya kalau sudah perusahaan di brand lingkungan ya kita harapkan dengan pembangunan yang kita namakan sawit sustainable benar-benar terwujud pembangunan Hutan Lestarinya dan insya allah kita akan rapatkan barisan dalam waktu dekat minta jadwal ke teman-teman GAPKI untuk diseminasi dari Pemprov Kalsel, setelah itu kita akan mengatur regulasi jadi kita kuat secara politik sehingga implementasi saja lagi yang akan kita jalankan dan tentunya kita harapkan ini akan diendors dari teman-teman importir CPO kita yang ada di luar negeri sehingga Kalsel menjadi perusahan tangguh dari segala sisi dan tentunya lingkungan,” tambahnya lagi.

Pihak GAPKI pun melalui ketua GAPKI Kalsel, Eddy Sapta Binti mendukung sepenuhnya program dari Pemprov Kalsel. “GAPKI akan dukung Hutan Lestari di lingkungan perkebunan, seperti yang di programkan pemerintah, justru ada rapat ini untuk forum borneo itu, sehingga bisa bermanfaat untuk seluruh anggota GAPKI dan Kalimantan,” ujarnya.

“Nanti di Forum kita akan menawarkan alternatif solusi juga terkait status kawasan hutan yang sering menjadi kendala dalam investasi mereka, ini nanti akan ada beberapa pertemuan lagi, dan tentunya black campaign dari luar tentunya kita perlu dukungan pemerintah untuk mencounternya seperti yang diutarakan Kadishut tadi,” tutup Totok Dewanto Pembina GAPKI sekaligus ketua Pelaksana Borneo Forum 2020.

Sementara itu saat ini luasan kawasan Sawit di Kalsel sudah mencapai 400 ribu hektar dan akan difokuskan untuk perkuatan produksi.

Tim Liputan


Related Posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *