RDP dengan Komisi II DPR RI, Gubernur Muhidin Minta Dana Transfer Pusat Tahun 2023 sebesar Rp. 1,3 T Segera Dibayarkan
Jakarta-Dutatv.com, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin bersama sejumlah Kepala Daerah dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (29/4). RDP kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam pemaparannya dihadapan Komisi II DPR RI dan Wamendagri, Gubernur Muhidin memaparkan materi mengenai postur APBD Kalsel serta realisasi transfer daerah. Salah satu poin penting yang disampaikannya adalah adanya dana transfer pusat yang belum dibayarkan pada 2023.
“Tahun 2023 ada kekurangan transfer pusat sekitar Rp1,3 triliun. Kami mohon bantuan Komisi II untuk mengawal agar ini bisa segera dibayarkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, MRK menyatakan siap mendukung upaya penagihan dana ke pemerintah pusat. “Untuk persoalan dana transfer senilai Rp1,3 triliun, kita tagih sama-sama ke pusat,” katanya.
MRK juga menyoroti struktur APBD Kalsel yang berada di titik seimbang antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana dari pusat. “Kalsel ini rasio antara PAD dan APBN seimbang, 49,8 persen dari APBD dan 50 sekian persen dari APBN. Ini contoh yang bagus,” tegasnya.
Politisi Partai Nasdem dari Kalimantan Selatan ini juga berharap agar PAD di Kalimantan Selatan agar ditingkatkan agar lebih maksimal.
Arian/
