Polemik Permenpora No. 14/2024, KONI Kalsel Tegas Menolak dan Minta Revisi

Banjarmasin, DUTA TV — Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga (Permenpora) nomor 14 tahun 2024 menimbulkan kegelisahan induk-induk organisasi olahraga. Bukan hanya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, tapi juga KONI Provinsi seluruh Indonesia.
Permenpora nomor 14 tahun 2024 yang mengatur tentang standar pengelolaan organisai olahraga lingkup olahraga prestasi itu ditandatangani oleh Menteri Pemuda Dan Olahraga Dito Ariotedjo pada 18 Oktober 2024.
Peraturan yang diundangkan itu bukan hanya menimbulkan kontroversi di kalangan insan olahraga, tapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam piagam Olimpiade.
Hal ini pun merembes ke KONI Provinsi. Di Kalimantan Selatan, sikap pun langsung yang dipimping oleh Ketua Umum KONI, Bambang Heri Purnama.
Menurut Bambang, pihaknya tegas menolak dan akan besinergi dengan KONI Pusat serta provinsi lainnya untuk meminta Kemenpora melakukan revisi terhadap peraturan tersebut.
Ia menambahkan jika Permenpora tersebut diberlakukan akan berdampak terhadap pembinaan olahraga di daerah yang mana saat ini tumpuan terbesarnya adalah APBD.
Terlebih tahun ini Kalimantan Selatan akan menggelar multievent olahraga terbesar tingkat provinsi yakni Porprov yang pelaksanaannya akan menggunakan anggaran milik pemerintah.
“Kita menolak dan meminta untuk diajukan revisi. Selama ini gaji kan dari dana hibah, kalau Permenpora diterapkan bagaimana nantinya,”kata Bambang.
Piagam Olimpiade secara tegas melarang campur tangan pemerintah. Yang dimaksudkan hanya terbatas pada dukungan infrastruktur, fasilitas, dan pendanaan.
Hal ini dapat menimbulkan kekacauan di lanskap olahraga nasional, khususnya terkait dengan keberhasilan kolaborasi antara KONI dan Dinas Pemuda Dan Olahraga Daerah.
Reporter : Nina Megasari