Penganggaran Formasi CPNS Picu Silpa BKD
Banjarmasin, Duta TV — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau Silpa pada Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kalsel. Salah satu pemicunya disebut berasal dari penganggaran formasi CPNS yang belum memiliki kepastian.
Dalam rapat kerja pendalaman program Tahun Anggaran 2027, Komisi I meminta perencanaan anggaran kepegawaian dilakukan lebih cermat, agar anggaran yang disiapkan benar-benar sesuai kebutuhan. BKD diminta lebih intens berkoordinasi dengan stakeholder terkait, untuk memastikan formasi yang akan dibuka, sebelum anggaran dialokasikan.
Selain anggaran CPNS, Komisi I juga menyoroti belanja gaji dan tunjangan ASN, yang dinilai masih menyisakan anggaran. Perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan diminta dilakukan secara lebih akurat, agar anggaran yang disiapkan tidak berlebihan dan Silpa dapat ditekan.
“RDP dengan BKD dalam rangka pendalaman program kerja untuk tahun 2027. Kita dapat banyak masukan informasi dari BKD terkait hal-hal yang dilaksanakan oleh BKD selama ini. Yang pertama kita menyorot terkait dengan Silpa yang tiap tahun ada di BKD. Ternyata memang pemicunya adalah penganggaran CPNS yang belum pasti. Jadi kami minta kepada BKD untuk bisa berkoordinasi dengan stakeholder lainnya untuk memastikan terlebih dahulu formasi CPNS itu benar-benar ada, hanya A1 lah gitu lah, supaya nantinya penganggaran itu bisa disesuaikan. Kemudian yang kedua, terkait dengan gaji juga banyak yang menjadi Silpa, jadi kami minta mengharapkan untuk tunjangan masing-masing ASN itu untuk diperhitungkan dengan cermat, agar nantinya tidak ada Silpa yang ada di tahun berikutnya. Secara umum BKD sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal,” jelas Ilham Nor, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
“Dan kami juga mengharapkan penerapan manajemen talenta untuk lebih optimal lagi. Kalau sudah ada penerapan manajemen talenta, saya kira tidak perlu lagi ada yang namanya lelang jabatan, karena semua sudah terkoneksi dalam satu sistem yang sudah terintegrasi satu dengan lainnya,” sambungnya.
Di sisi lain, dewan mendorong optimalisasi manajemen talenta ASN. Sistem ini dinilai penting untuk memetakan kompetensi, mengembangkan karier, hingga menentukan promosi dan penempatan ASN berdasarkan kemampuan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
