Pemprov Kalsel Raih WTP ke-9, Persoalan Aset Masih Jadi Catatan
BANJARMASIN, DUTA TV – Untuk ke sembilan kalinya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
“Kami dapat WTP 9 kali berturut-turut itu tak lepas dari kerjasama antara dewan dan pemerintah,” tutur Supian HK ketua DPRD Kalsel.
Kendati sudah meraih WTP sejak 2013, namun, masih ada sejumlah persoalan yang menjadi catatan BPK, diantaranya terkait pengelolaan aset.
Hal itu terungkap saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Pemprov Kalsel tahun anggaran 2021, pada rapat paripurna DPRD Kalsel. Kendati persoalan itu disebut berkurang dibanding tahun sebelumnya, namun penyelesaiannya dinilai masih belum tertib.
Permasalahan aset tersebut, diantaranya seperti kendaraan bermotor dan tanah yang belum teradministrasikan dengan rapi.
“Laporan kinerja catatan BPK akan jadi evaluasi bagi kami masih belum optimal atau belum maksimal dengan kabupaten/kota. Kedepan kami akan intens sehingga program penanganan kemiskinan bisa terlaksana lebih baik Alhamdulillah tingkat kemiskinan di Kalsel terendah se-Indonesia,” jelas Sekdaprov Kalsel Roy Rizali Anwar.
Laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kalsel 2021, Gubernur mengungkapkan penetapan pendapatan daerah sebesar 6,7 triliun lebih, terealisasi sekitar 6,6 triliun lebih atau mencapai 98,44%, sedangkan penetapan belanja daerah tahun 2021, 6,9 triliun lebih dan terealisasi 6,4 triliun lebih.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
