Pemindahan Ibu Kota, Kalimantan Harus Siapkan SDM Berkualitas
DUTA TV BANJARMASIN – Pemerintah telah menetapkan Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta. Pemindahkan Ibu kota negara ke Kalimantan ini harus disikapi dengan kesiapan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hal ini dikemukakan Berry Nahdian Furqan, pegiat lingkungan dan sosial, Rabu (28/8/2019), saat dialog bertema Ibu kota Negara dan Percepatan Pembangunan Kalimantan di TVRI Banjarmasin. “Presiden telah mengumumkan Kaltim sebagai lokasi pembangunan ibu kota negara. Ini harus kita sikapi dengan menyiapkan SDM daerah yang berkualitas, selain berbagai hal penting yang menjadi sorotan banyak pihak seperti masalah lingkungan,” tutur Akademisi Universitas NU Kalsel ini.
Selama ini harus diakui bahwa SDM di daerah kurang mampu bersaing dengan SDM yang ada di Pulau Jawa. Karena itu kualitas perguruan tinggi di Kalimantan harus mampu mencetak lulusan yang mempunyai daya saing tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel berada di urutan 22 secara nasional.
Menurut Berry yang pernah menjabat sebagai Direktur Walhi Nasional, penunjukan Kalimantan sebagai Ibu kota negara juga harus dijadikan peluang dalam rangka pemulihan kerusakan lingkungan di Kalimantan. “Kalimantan hendaknya tetap dijadikan paru-paru dunia, bagaimana Ibu kota menjadi peluang untuk pemulihan lingkungan dengan peningkatan alokasi anggaran yang memadai untuk memulihkan kerusakan lingkungan,” ungkapnya.
Masalah izin tambang dan perkebunan yang ditentang organisasi lingkungan dan masyarakat harus dibersihkan dari wilayah tapak lokasi ibu kota negara, agar nantinya pemerintah bisa memenuhi syarat Ibu kota negara yang aman, nyaman serta kesejahteraan masyarakat meningkat. Disamping persoalan yang selama ini banyak dipertanyakan daerah kepada pemerintah pusat berupa konektivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalsel, M Yasin mengatakan penetapan Ibu kota negara di Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pembangunan di wilayah Indonesia tengah dan timur. “Bagi Kalsel sendiri Ibu kota negara diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini berbagai program pembangunan strategis nasional di Kalsel sedang berjalan dan diharapkan mampu mendukung keberadaan Ibu kota negara seperti bandara internasional, kawasan industri, pelabuhan dan trans Kalimantan,” ujarnya.
Dialog bertema percepatan pembangunan di Kalimantan ini juga dihadiri perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel seperti Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Islam Kalimantan dan Universitas NU Kalsel.
Tim Liputan
