Operasi Pasar Murah Tekan Inflasi Akibat Kenaikan Harga BBM

Banjarmasin, DUTA TV Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangan, menggelar Operasi Pasar Murah di sejumlah daerah atau Kabupaten/Kota se-Kalsel.

Operasi Pasar Murah ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk menekan Inflasi Akibat Melambungnya Harga Bahan Pokok di Pasaran, imbas terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak.

Sedikitnya ada 31 Stand Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tergabung dalam kegiatan Pasar Murah ini.

Kabid Pengembangan Perdagangan Disdag Kalsel, Naz Alhaidar, mengatakan Pasar Murah ini menggandeng beberapa mitra kerja. Dimana sejumlah bahan pokok untuk kebutuhan masyarakat disiapkan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, ayam potong dan telur ayam.

Sementara untuk bahan pokok yang dijual kemasyarakat ini, dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasaran, karena telah mendapatkan subsidi dari pemerintah provinsi dan daerah.

APBD Kalsel 2023 Diharapkan Fokus Kendalikan Inflasi Pasca Kenaikan BBM

Banjarmasin, DUTA TV — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, diharapkan fokus pada pengendalian inflasi pasca kenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Pemprov juga diminta meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Harapan itu disampaikan Agus Mawardi dari Fraksi PKB DPRD Kalsel, dalam pemandangan umum fraksi tentang rancangan APBD tahun 2023. Ia menginginkan pertumbuhan perekonomian di Kalsel semakin membaik, setidaknya tetap stabil, mengacu pada perkiraan pendapatan tahun 2023 yang jumlahnya mencapai Rp6,7 triliun atau lebih besar dari tahun sebelumnya.

“PKB intinya satu, mengikuti kebijakan umum dan dan anggaran plafon sementara, ke-2 supaya tidak terjadi kebocoran dalam pelaksnaaannya, harus ditingkatkan pengawasannya. Ketika itu bagaimana inflasi bisa dikendalikan karena kenaikan BBM,”ucapnya.

Harapan serupa juga disampaikan fraksi lain dimana APBD 2023 diharapkan mampu menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di tahun depan, khususnya mencapai enam prioritas pembangunan.

Enam prioritas itu diantaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, optimalisasi sektor industri, UMKM, pertanian dan pariwisata, serta memperkuat infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar, dan pengembangan perekonomian daerah. Penggunaan APBD juga diharapkan berpihak kepada masyarakat.

Reporter : Mawardi – Evi Dwi Herliyanti

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *