Pansus DPRD Kalsel Minta Masukan Kemendagri untuk Rekomendasi LKPj
Jakarta DUTA TV – Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan meminta masukan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyusun rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan rekomendasi yang diberikan lebih tepat, terarah, dan berdampak nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kunjungan kerja ke Jakarta, Pansus juga menggelar diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) bersama mitra kerja di Aula Gedung Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Alpiya Rakhman, mengatakan hasil diskusi bersama Kemendagri akan menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan rekomendasi. Pihaknya juga memastikan rekomendasi tersebut akan ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Hasil diskusinya tentu meminta masukan Kemendagri dalam rangka hal-hal apa saja yang akan kita masukkan dalam rekomendasi nanti yang akan kita sampaikan ke pemerintah. Harapannya agar rekomendasi yang kami keluarkan itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh seluruh OPD yang ada di Kalsel, tidak ada lagi rekomendasi kami berulang tiap tahun itu-itu saja, seolah-olah rekomendasi kami itu sekadar catatan yang tidak dilaksanakan,” kata Alpiya Rakhman.
Kemendagri sendiri saat ini telah memperkuat sistem pengawasan dan mewajibkan seluruh kepala daerah untuk melaksanakan semua rekomendasi dari DPRD. Rekomendasi yang disampaikan DPRD juga harus ditembuskan ke Kemendagri sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut.
Tim Liputan
