Nelayan Ngeluh Sertifikat Tanah, Jokowi Telepon Menteri ATR
Jakarta, DUTA TV — Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdialog bersama perwakilan nelayan di Dermaga Kapal Nelayan Bale Purbo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Jokowi mendengar keluhan para nelayan, salah satunya terkait sertifikat tanah.
Berdasarkan keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Rabu (20/4/2022), para nelayan mengeluhkan bahwa mereka sulit mendapatkan sertifikat tanah atas tanah yang mereka telah tempati bertahun-tahun, karena tanah tersebut merupakan tanah oloran. Tanah oloran adalah tanah yang muncul atau timbul di dekat pantai karena proses pengendapan lumpur atau sedimentasi yang dibawa oleh arus sungai.
Mendengar hal tersebut, Jokowi langsung menelepon Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil. Jokowi memerintahkan Menteri ATR untuk mengirimkan tim.
“Pak Menteri, ini saya dengan nelayan-nelayan di Desa Lumpur, Kabupaten Gresik. Ini banyak sekali tanah yang dimiliki nelayan tidak bisa disertifikatkan karena mereka memakai tanah oloran,” ujar Jokowi.
“Siap Bapak, tanah timbul barangkali ya?” jawab Sofyan di ujung telepon.
“Iya, betul, kayak tanah timbul nggih. Dikirim tim Pak Menteri, nggih,” kata Jokowi.
Selesai menelepon Sofyan, Jokowi meyakinkan para nelayan bahwa tanah yang mereka miliki akan segera ditangani oleh tim dari Kementerian ATR.
Selain itu, para nelayan juga menyampaikan soal pendangkalan di wilayah mereka. Jokowi akan memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk segera menyelesaikannya.
Selanjutnya, para nelayan menyampaikan aspirasi terkait sertifikat tanah yang dimiliki oleh nelayan yang berada di kampung sekitar pantai. Menurut Presiden, yang menjadi persoalan adalah karena tanah yang dimiliki para nelayan adalah tanah oloran yang tidak bisa disertifikatkan.(dtk)
