Nasib Pencairan Tunggakkan Honor PPS di Banjar Belum Ada Kepastian
Martapura, DUTA TV — Pasca berkonsultasi ke BPKP Kalimantan di kota Banjarbaru, KPUD Banjar belum juga memdapatkan kepastian terbitnya review dari lembaga negara itu, sehingga belum bisa memastikan jadual pembayaran gaji, yang menjadi hak anggota PPS dan Sekretariat PPS di 290 desa serta kelurahan se Kabupaten Banjar.
Ketidakpastian itu, membuat pihak KPU Banjar berencana mendatangi kantor BPKP RI di Jakarta, agar mendapatkan review tersebut karena tunggakkan sudah terjadi hampir lima bulan, sejak Desember 2023 lalu.
Selain KPU Banjar, ternyata KPU Kalsel merasakan ketidaknyamanan atas, tunggakkan gaji yang dialami jajarannya di tingkat PPS di Kabupaten Banjar dan berharap pelunasan tunggakan gaji bisa dilakukan sebelum akhir Mei 2024.
Menurut Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa, anggaran untuk gaji yang tidak dialokasikan KPU RI pada anggaran tahun 2023 itu, sudah tersedia, akan tetapi pembayarannya harus menunggu review dari BPKP sebagai syarat dan tidak terjadi masalah dikemudian hari.
Seperti diberitakan, KPU Banjar diduga lalai memeriksa anggaran tahun 2023 untuk gaji PPS, dimana terdapat kekurangan sehingga gaji Desember 2023 ditunggak, namun untuk menutupi itu, gaji itu dibayar menggunakan gaji tahun 2024.
Reporter : Tarida Sitompul
