MenPAN RB : Profesionalisme ASN Harus Dijaga Dalam Pilkada
Pandeglang, DUTA TV — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Tjahjo Kumolo menegaskan, siapapun yang dipilih, siapapun yang bersaing, dalam konteks Pilpres sampai Pilkada, profesionalisme ASN harus dijaga dengan baik.
Tjahjo mengatakan, Pilkada dan pelayanan publik harus dapat berjalan beriringan, sebagai bagian dari proses yang komprehensif, dalam menegakkan netralitas ASN, karena dimensi netralitas ASN mencakup, pelaksanaan pemilu atau pilkada, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan keputusan atau kebijakan, dan manajemen ASN.
Tjahjo kembali mengingatkan, agar ASN sebagai pelayan publik, tidak sibuk terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Tugas ASN adalah melayani masyarakat, membangun birokrasi profesional, menggerakkan dan mengorganisir masyarakat tanpa melihat latar belakang apapun. jangan sampai ASN, terlibat dalam tim sukses kepala daerah, atau petahana kepala daerah.
Menurut Tjahjo, ketidak netralan ASN dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, bahkan dalam internal pemerintahan. Pelayanan publik menjadi diskriminatif, munculnya kesenjangan, konflik kepentingan, serta menurunnya profesionalisme, dalam lingkup ASN.
Jangan sampai ajang pilkada lima tahunan, menganggu kualitas layanan publik dan independensi ASN.
“ASN netralitas sudah ada,kerjasama MoU sama Kemendagri, dengan KPU, menpan RB & BKN. Ini sanksinya tegas, bisa sanksi sampai pemecatan, mulai dari peringatan, diturunkan pendapatan, ASN harus netral, jangan sampai tugas tugas sehari-hari melayani masyarakat ASN nya malah sibuk ngurusin Pilkada. Yang pilkada bupati, ASN nya ya kerja, melayani masyarakat, tugas ASN melayani masyarakat,” ujar Tjahjo Kumolo.
Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo memperingatkan, ada 12 sanksi tegas bagi ASN yang memanfaatkan jabatan, maupun fasilitas, untuk mendukung salah satu calon, dalam Pilkada 2020, mulai dari sanksi teguran lisan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. (ran/ant)
