Masjid di Jalur Mudik Diusulkan Jadi Rest Area saat Lebaran
Jakarta, DUTA TV – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mendorong agar masjid di setiap jalur mudik bisa menjadi rest area bagi pemudik.
Wacana itu digadang-gadang bisa mendukung kelancaran arus perjalanan serta meningkatkan keselamatan angkutan lebaran 2026.
“Melalui pemanfaatan masjid-masjid yang berada di jalur mudik, kami berharap masyarakat dapat beristirahat dengan nyaman selama perjalanan.
“Kami juga akan menyiapkan fasilitas pendukung agar pemudik dapat beristirahat dengan aman,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dudy mengatakan wacana itu tidak dipertimbangkan sendiri.
HDia menyebut telah melakukan audiensi dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Kantor Pusat Kementerian Agama untuk memperkuat koordinasi dalam rangka kesiapan penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2026.
“Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemanfaatan rumah ibadah bagi para pemudik,” ujar dia.
Dalam audiensi itu, Dudy meminta dukungan dari Kementerian Agama terkait rencana pemanfaatan masjid di sepanjang jalur mudik sebagai tempat beristirahat (rest area) bagi pemudik, khususnya pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor.
Masjid-masjid tersebut diharapkan dapat menyediakan fasilitas dasar seperti area parkir, toilet, air bersih, penerangan, serta ruang istirahat bagi masyarakat.
Selain pemanfaatan rumah ibadah, Kemenhub juga menyiapkan sejumlah fasilitas lain sebagai titik istirahat bagi pemudik, seperti terminal dan jembatan timbang yang berada di jalur mudik.
Sinergi antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama menjadi penting mengingat momentum Idul Fitri 2026 tidak hanya berkaitan dengan mobilitas masyarakat dalam jumlah besar, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan sosial yang kuat.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 143 juta orang akan melakukan perjalanan selama periode libur Idul Fitri, katanya menambahkan.
Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan hasil survei tahun lalu yang mencapai 146 juta orang, namun pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan lonjakan mobilitas masyarakat.(dtk)
