KPK Minta Daerah Perkuat Aparat Pengawasan Intren Pemerintah

Banjarbaru, DUTA TV Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama,.meminta pemerintah  daerah memperkuat kapabilitas dan peran Aparat Pengawasan Intren Pemerintah (APIP).

Hal itu disampaikan Bahtiar saat memimpin Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Pemerintahan Daerah Se-Kalimantan Selatan.

Rakor berlangsung di Gedung Idham Chalid, Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Senin 19 April 2021.

Turut hadir Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA, Bupati/Wali Kota,  Ketua DRPD Provinsi Kalsel dan Plt Direktur Bank Kalsel dan Kepala SKPD.

Ujang Purnama menjelaskan, penguatan kapabilitas APIP salah satu bagian parameter dalam Monitoring Centre for Prevention (MCP).

Delapan area MCP meliputi Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Lihat Juga :  DPM ULM Belajar Buat Produk Hukum Daerah di DPRD Kalsel

Peningkatan Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, Manajemen Aset Daerah, serta Tata Kelola Dana Desa.

“Kalau nilai MCP-nya jelek, mungkin investasi tidak diarahkan ke daerah itu. Semua ada proses yang dinilai. Ada indikator dan subindikator,” jelasnya.

Bahtiar Ujang Purnama pun mengapresiasi 3 dari 14 Pemerintah Daerah di Kalsel yang mencapai skor MCP tertinggi pada tahun 2020.

Peringkat pertama diraih oleh Kabupaten Banjar, peringkat kedua dicapai Kota Banjarmasin dan  ketiga diduduki Kabupaten Tapin.

Kendati begitu, Bahtiar mendorong Pemerintah Daerah se-Kalsel, termasuk yang memiliki capaian MCP tertinggi, untuk terus berupaya meningkatkan skornya.

Ia juga menantang para Kepala Daerah untuk menetapkan target skor MCP yang tinggi ke depannya, setidaknya sampai angka 90.

Lihat Juga :  HUT ke-75 Bhayangkara, Mahasiswa Beri Kado ‘Kartu Merah'

“Nilai MCP adalah bagian dari langkah Bapak untuk menekan korupsi,” tegasnya.

Sebelumnya, Perencanaan dan Penganggaran APBD menjadi salah satu poin penting yang diangkat.

“Dalam merencanakan APBD ini, utamakan yang menjadi kebutuhan mendasar dulu, yakni punya daya ungkit publik.,” ingatnya.

Contoh lain jangan membuat fasilitas karena faktor gengsi. Padahal, anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting, misal, membangun jembatan atau fasilitas publik lain yang bisa  menyelaraskan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI ini pun meminta para Kepala Daerah untuk memperkuat tiap area MCP dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang handal.

Lihat Juga :  Sepekan PTM, 42 Siswa SDN Surgi Mufti 1 Dilaporkan Sakit

Sementara itu Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal dalam pemaparan sambutan nya menyoroti Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang mengalami penurunan  17 poin dari peringkat 85 di dunia,  menjadi peringkat 102 dengan skor 37.

“Perbaikan ini akan kita lakukan bersama-sama. Pemprov dan kabupaten kota terus melakukan upaya untuk mencegah dampak negatif korupsi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

Safrizal menekankan, pencegahan dimulai dari perencanaan; gagal merencanakan berarti menuju kegagalan.

Ia mengimbau para Bupati, Walikota, dan SKPD se-Kalsel untuk mengawal pencegahan korupsi yang terintegrasi, sistematis, dan berkesinambungan.

“Apalagi kita saat ini memiliki instrumen yang disupervisi. Dengan instrumen MCP, pencegahan korupsi bisa kita upayakan,” tandasnya. (Vio/Adpim)

Tim Liputan

Redha Aulia R


Uploader.
Follow Me:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *