Komisi II Geram Usulan Penambahan Anggaran 2 Dinas Dihapus TAPD
Banjarmasin, DUTA TV — Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo geram, penambahan anggaran dua dinas yang diusulkan di RAPBD 2023 dihapus Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kalsel.
Padahal dua dinas itu berhubungan dengan ekonomi masyarakat, yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan. Penambahan anggaran yang dihapus totalnya mencapai Rp 16 miliar. Rinciannya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dihapus Rp 8,5 miliar sementara Dinas Perkebunan dan Peternakan Rp 8,3 miliar.
Imam menyebut, dua dinas itu berhubungan dengan kebutuhan rakyat, dimana keduanya berkaitan dengan pemenuhan pangan. Apalagi saat ini ratusan hektar lahan pertanian diserang hama tungro.
“Dua – duanya dihapus, sama sekali tidak ada. Jadi apa perlunya kemarin disuruh Banggar supaya rapat antara Komisi dengan SKPD kalau semuanya dihapus. Itu yang membuat kita tidak enak. Karena apa, ini kata – kata dari profesor Setia Budi ULM itu pemerintah ketawa petani menangis. Kita kan nggak enak. Cobalah kita turun ke petani, gimana keadaan petani kita. Kita anggarkan nggak cuma 8,5 untuk Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk Perkebunan dan Peternakan 8,3. Kalau dibanding dengan SKPD lain nggak ada artinya, dan ini urusan perut dan penyangga inflasi,”terang Imam.
Sementara hal yang sama juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, dimana item untuk penanaman mangrove di daerah pesisir yang dimasukkan di tiga dinas tidak dicantumkan. Padahal keberadaan mangrove sangat penting untuk menghalau naiknya air laut ke darat.
“Jangan sampai beberapa desa, dua desa di Tanah Laut tinggal kenangan, tidak ada manusia, yang ada hanya hamparan air sebabnya manusia tidak bisa menjaga lingkungan, seperti apa hutan mangrove. Kita ingin Pemerintah menganggarakan penanaman mangrove di Kabupaten Banjar, Tala dan Kotabaru. Walaupun bukan Dapil saya ini Kalsel akan saya perjuangkan,”kata Yani Helmi.
Berdasarkan data, dari 13 SKPD mitra, Komisi II mengusulkan penambahan anggaran dengan total Rp 1,7 triliun dari pagu awal Rp 3,3 triliu. Ususaln penambahan ini dinilai realistis mengingat mitra Komisi II merupakan SKPD penghasil dengan target PAD cukup tinggi.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
