Komisi I Soroti Penyaluran BLT dan Realisasi IKD di Kecamatan Alalak
Barito Kuala, Duta TV — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan monitoring ke Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala untuk memantau penyaluran program Bantuan Langsung Tunai serta progres pendataan Identitas Kependudukan Digital atau IKD.
Dalam kesempatan ini Komisi I menyoroti pentingnya pembaruan data penerima BLT agar bantuan tepat sasaran.
Ketua Komisi I mengungkapkan adanya sejumlah laporan dari masyarakat terkait belum optimalnya penyaluran BLT di beberapa wilayah Barito Kuala.
Berdasarkan masukan yang diterima DPRD, terdapat warga yang seharusnya layak menerima BLT namun hingga kini belum mendapatkan bantuan tersebut, kendati telah beberapa kali masuk dalam proses pendataan oleh pihak desa maupun kecamatan.
Ia menegaskan bahwa proses pendataan harus lebih aktual, valid, dan akurat, sehingga warga yang berhak benar-benar menerima manfaat program pemerintah tersebut.
Komisi I juga meminta agar aparat kecamatan dan desa memperbaiki mekanisme verifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih atau warga yang terlewatkan.
H Rais Ruhayat, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, menyampaikan, “Terkait BLT bagaimana caranya BLT ini pendataannya bisa lebih aktualisasi karena ada beberapa masukan banyak warga Batola yang seharusnya menerima BLT sampai sekarang belum bisa menerima dan ketika didata beberapa kali tetapi yang menerima mereka masih belum mendapatkan. Itu keluhan-keluhan yang sampai ke DPRD Provinsi.”
Selain membahas penyaluran BLT, Komisi I juga menyoroti pelaksanaan realisasi aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Barito Kuala.
Pemerintah Provinsi Kalsel menargetkan capaian IKD mencapai 20 persen, namun hingga kini masih terdapat berbagai kendala di lapangan, salah satunya adalah warga yang menetap di Barito Kuala namun terdata sebagai penduduk daerah lain.
Tim Liputan
